Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi modern sangatlah krusial, seiring peran sentral yang dimainkan oleh SDM dalam mencapai tujuan organisasi. SDM tidak hanya sekadar tenaga kerja, tetapi juga merupakan aset strategis yang dapat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan organisasi di era globalisasi yang semakin kompetitif. Dengan kemampuan, kreativitas, dan dedikasi mereka untuk mendorong tumbuh dan berhasil atas value bisnis organisasi.

Apakah penting pengelolaan SDM ? menurut Pahira pengelolaa SDM yag efektif akan memberikan peningkatan kinerja secara signifikan (Pahira & Rinaldy, 2023).Ditambahkan oleh Mardiasmo, SDM berfungsi sebagai penggerak utama dalam implementasi kebijakan publik. Menurutnya keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada kemampuan dan kompetensi pegawai yang terlibat dalam pelaksanaannya. Pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik akan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan.(Mardiasmo, n.d.). Adanya SDM yang dapat berinovasi dan mudah beradaptasi dengan cepat akan membantu birokrasi untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat (Sunarto, 2020)

Birokasi Modern

Mengutip Sager dalam artikenya tahun 2009 memberikan definisi jelas tentang birorkasi modern seperti ;

• Max Weber yang menggambarkan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling efisien, menekankan pentingnya aturan tertulis, pemisahan tugas, dan sistem meritokrasi. Weber memperingatkan bahwa birokrasi dapat menjadi terlalu kuat dan mengancam kebebasan individu, sehingga perlu ada pemisahan yang ketat antara politik dan administrasi.
• Woodrow Wilson: melihat birokrasi sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam pemerintahan. Ia menekankan perlunya pegawai negeri yang terdidik dan beretika, serta kolaborasi antara politik dan administrasi, meskipun ia juga mengakui perlunya pemisahan antara keduanya.
• Georg W. F. Hegel: memandang negara sebagai organisme yang mencerminkan kebebasan individu dan kesejahteraan masyarakat. Ia berargumen bahwa birokrasi harus berfungsi untuk mencapai kesejahteraan publik, dengan pegawai negeri yang memiliki pendidikan moral dan teknis. (Sager & Rosser, 2009)

Dari ketiga pendapat para pemikir ada penekanan bahwa birokrasi merupakan mekanisme penting untuk meningkatkan efesiensi dan rasionalitas pemerintah. Pegawai memiliki kompeten baik teknis dan moral. Mereka juga sepakat birokrasi sebagai alat untuk mensejahteraan masyarakat dengan fokus meritokrasi , Pendidikan dan etika serta integrasi individu dan negara.

Birokasi dewasa ini yang menekankan tranformasi digital yang menekankan pelayanan dengan digital, dengan meningkatnya adopsi teknologi internet, mendorong kebutuhan transisi ke paradigma pemerintahan digital yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Agar birokrasi berhasil mengadopsi teknologi digital, beberapa perubahan budaya dan organisasi sangat penting. Langkah menuju visibilitas dan transparansi dalam operasi sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang benar-benar terbuka di era digital. Selain itu, penerapan pendekatan ‘membangun dan belajar’ akan memfasilitasi pembelajaran organisasi yang berkelanjutan dan peningkatan bertahap berdasarkan masukan pelanggan,

PNS dalam Birokrasi

Sejalan dengan teori Wilson, Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil (PNS) merupakan elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan kompetensi birokrasi. Dalam konteks birokrasi modern, pendidikan PNS tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks dalam administrasi publik. Pengembangan Kompetensi Profesional yang mencakup potensi kepemimpinan, pemahaman hak dan tanggung jawab, serta keterampilan manajemen dalam bidang tertentu.

Namun di era digital, Literasi digital dikalangan pegawai negeri yang rendah menjadi tantangan pembelajaran kompetensi pegawai negeri. Pentingnya keterampilan digital dalam Pelayanan Publik memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Transformasi digital memerlukan pegawai negeri yang mampu menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan layanan pemerintah dan berinteraksi dengan masyarakat (Stasis & Papastylianou, 2022; van Deursen & van Dijk, 2009)

Temuan

Era digital dalam birokrasi tentunya dituntun para aparatur yang memiliki skill digital yang ideal, dari indeks Masyarakat digital , Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2024 sebesar 47, 62 meningkat dari tahun 2023 sebesar 45,09. Dari indeks ini Pilar ketrampilan digital paling tertinggi 63.12 . dengan  pilar infrastuktur dan ekosistim sebesar 59,66; Pilar pemberdayaan pada angka 27, 54 dan pilar pekerjaan di 41,92. Mungkin angka angka ini masih premature untuk menganggap Prov. Kep. Bangka Belitung sebagai  kompeten dan ketrampilan digital sudah optimal. Walaupun secara tren Provinsi Bangka Belitung naik, dan masuk kedalam skor “tinggi” tidak menjadi terlena dan lengah. (Budiarto & Pahlevi, n.d.)

Skor-skor ini menggambarkan tantangan signifikan dalam membangun kompetensi digital yang menyeluruh. Pilar pemberdayaan yang rendah mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, pilar infrastruktur yang relatif tinggi menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi tersedia, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam keterampilan dan pemberdayaan yang konkret.

Pentingnya Pengelolaan SDM dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi Modern.

Dalam skor IMDI menunjukkan perlunya penguatan pada pilar keterampilan digital dan pemberdayaan. Oleh karena itu, pengelolaan SDM harus mencakup:

1. Peningkatan Literasi Digital: Literasi digital menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. walaupun data IMDI skor keterampilan digital sudah baik pada 63,12, bukan bearti pegawai negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak membutuhkan pelatihan intensif terkait penggunaan teknologi dalam pekerjaan mereka. Transformasi digital memerlukan kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak, memahami data, dan berkomunikasi secara digital dengan masyarakat.
2. Pendidikan dan Pelatihan Profesional: Sejalan dengan teori Wilson, pendidikan dan pelatihan bagi PNS harus mencakup pengembangan keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Pelatihan ini harus dirancang secara berkelanjutan untuk memastikan adaptasi terhadap teknologi baru dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks (Sager & Rosser, 2009)
3. Penguatan Pilar Pemberdayaan: Pilar pemberdayaan yang hanya mencatat skor rendah menunjukkan bahwa teknologi belum digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu menginisiasi program-program yang mendorong aparatur dan masyarakat menggunakan teknologi untuk kegiatan pelayanan dan ekonomi sosial yang produktif, seperti e-commerce dan layanan digital lainnya. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

Birokrasi Modern dan Digitalisasi: Tantangan dan Peluang .

Birokrasi modern yang mengadopsi transformasi digital menghadapi tantangan besar dalam memastikan visibilitas, transparansi, dan responsivitas. Digitalisasi memberikan peluang untuk mempercepat layanan dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memerlukan perubahan budaya kerja dan pola pikir di kalangan aparatur.

Meskipun skor pekerjaan lebih tinggi dibandingkan pilar keterampilan digital dan pemberdayaan, skor ini menunjukkan perlunya peningkatan lebih lanjut dalam penyelarasan antara keterampilan SDM dan kebutuhan pasar tenaga kerja digital. Penerapan pendekatan ‘membangun dan belajar’ akan membantu birokrasi untuk terus meningkatkan kinerjanya berdasarkan umpan balik dari masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan digital masyarakat, sebagaimana terlihat dari tren peningkatan skor IMDI. Namun, masih diperlukan upaya strategis untuk mengatasi kesenjangan pada pilar keterampilan digital dan pemberdayaan.

Rekomendasi strategis meliputi:

1. Pengembangan program pelatihan digital yang intensif untuk aparatur sipil negara (ASN).
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan program pemberdayaan berbasis teknologi.
3. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal untuk memperkuat ekosistem digital.
4. Menerapkan model pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi birokrasi untuk meningkatkan adaptasi terhadap teknologi.

Dengan langkah-langkah ini, secara argumentative mungkin secara umum pemerintah daerah dapat menjadi model dalam pengelolaan SDM dan implementasi birokrasi modern yang berbasis digital.

Daftar Pustaka

Budiarto, H., & Pahlevi. (n.d.). Laporan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Retrieved December 24, 2024, from https://bpsdm.kominfo.go.id/satker/paikp/berita-laporan-indeks-masyaraka...

Mardiasmo. (n.d.). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Retrieved December 23, 2024, from https://inlislite.bekasikab.go.id/opac/detail-opac?id=739

Pahira, S. H., & Rinaldy, R. (2023). Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(03). https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.882

Sager, F., & Rosser, C. (2009). Weber, Wilson, and Hegel: Theories of Modern Bureaucracy. Public Administration Review, 69(6), 1136–1147. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2009.02071.x

Stasis, A., & Papastylianou, A. (2022). Advanced digital skills towards interoperable e-government services: European and Greek case studies. International Journal of Electronic Governance, 14(1/2), 145. https://doi.org/10.1504/IJEG.2022.123249

Sunarto, A. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Berbasis Inovasi untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 4(2), Article 2. https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.504

van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2009). Improving digital skills for the use of online public information and services. Government Information Quarterly, 26(2), 333–340. https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.11.002