Fenomena Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang tidak disiplin (indisipliner) sebenarnya sudah menjadi gejala umum yang terjadi saat ini. Sebuah pertanyaan muncul, dimanakah komitmen seorang PNS untuk mengabdi pada Negara ? Bagaimana mutu dan kualitas seorang PNS  akan semakin meningkatkan ? Bagaimana  etos kerja dan kinerja seorang PNS ? Pertanyaan tentang kualitas PNS dari rakyat adalah hal yang sewajarnya, kemudian upaya Pemerintah dengan membuat peraturan-peraturan yang menumpuk,  Apakah sudah  membuat perubahan pada mental PNS ? Kenyataannya, laporan-laporan  dari berbagai daerah  PNS yang mangkir kerja mengalami peningkatan.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mendapatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang profesional dan berkualitas, sejumlah daerah termasuk di Kepulauan Bangka Belitung dengan  IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).

Kebijakan pembatasan IPK minimal untuk mendaftar dalam tes seleksi penerimaan CPNS memunculkan pertanyaan, apakah benar para lulusan yang mempunyai IPK tinggi ketika kelak mereka menjadi PNS akan lebih bermutu dan sekaligus professional dibandingkan dengan mereka yang memiliki IPK lebih rendah dan apakah dengan IPK yang tinggi seorang PNS yang diterima  akan memberikan memberikan kualitas terbaik sebagai abdi Negara ? Jawabannya belum tentu benar, karena IPK  hanya berupa gambaran kepandaian secara akademis sedangkan kepandaian sosial dan emosional tidak terlihat secara nyata pada IPK tersebut.

Kinerja  PNS acap mendapat sorotan dari berbagai kalangan, bahkan berbagai media masa hampir setiap hari memberitakan tentang buruknya kinerja PNS. Pasalnya, para PNS dinilai kurang produktif, menghamburkan uang negara, dan  indisipliner serta beretos kerja rendah. Stigma buruk itu umumnya ditujukan kepada para PNS di hampir seluruh instansi pemerintah,  salah satu contoh pada setiap libur Idul Fitri PNS selalu saja masih “menawar” untuk menambah hari libur. Padahal, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB), yang diputuskan dengan menteri lain terkait setiap tahun, hari cuti dan libur nasional PNS telah diatur sesuai jadwal. Namun, meskipun ketentuan itu sudah diatur, faktanya tak sedikit PNS yang masih mangkir dan molor masuk kerja.

Apakah rendahnya kinerja PNS ini berhubungan langsung dengan proses seleksi penerimaan CPNS ? Adanya proses seleksi untuk menjadi PNS sebenarnya merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi pemerintah. Dengan formasi terbatas dan jumlah pelamar yang banyak apabila diadakan proses seleksi yang baik dan benar maka harapan untuk mendapatkan calon pegawai yang bermutu dan profesional adalah suatu hal yang sangat mungkin.  Dan apabila dikemudian hari PNS yang didapatkan melalui proses seleksi yang memakan banyak dana ini berkualitas rendah serta tidak profesional, maka kita patut bertanya apa ada yang salah dalam proses rekrutmen calon PNS ?

Pada seleksi penerimaan, ada hal yang diabaikan dan tidak menjadi perhatian dari pemerintah mengenai kesehatan jiwa dan kepandaian mental-emosionalnya calon PNS. Artinya, pemerintah belum menyadari, bahwa mental punya peranan luar biasa terkait hasil atau gol yang akan dicapai seseorang calon PNS nanti.  Banyak lembaga, institusi atau perusahaan hanya melakukan pemeriksaan kesehatan fisik bagi calon pegawainya. Sementara pemeriksaan kesehatan jiwa cenderung diabaikan. Padahal, pemeriksaan kesehatan jiwa tak kalah penting karena terkait dengan performa yang akan ditunjukkan saat bekerja.

Kesehatan Jiwa tidak boleh diabaikan, karena kesehatan jiwa merupakan sarana mutlak untuk meningkatkan produktifitas dan merupakan prasyarat utama dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, berimbas pada terbentuknya PNS sebagai insan yang andal, mandiri dan mampu bertahan di tengah persaingan global.

Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi sehat, emosional, psikologis, dan sosiologi yang terlihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku dan koping yang efektif, konsep diri yang positif dan kestabilan emosional.

A mind that grows and adjust, is in control and is free of stress. Kondisi jiwa seseorang yang terus tumbuh berkembang dan mempertahankan keselarasan, dalam pengendalian diri serta terbebas dari stress yang serius. Sikap yang positif terhadap diri sendiri, tumbuh, berkembang, memiliki aktualisasi diri, keutuhan, kebebasan diri, memiliki persepsi sesuai kenyataan, dan kecakapan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seorang PNS dan perkembangan itu selaras dengan keadaan lingkungan bekerja.

Menurut WHO, kesehatan jiwa bukan hanya suatu keadaan tidak gangguan jiwa melainkan mengandung berbagai karakteristik yang bersifat positif yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadian yang bersangkutan.

Menjadikan perhatian serius dari para ahli jiwa (Psikolog dan Psikiater) indispliner PNS ada hubungan dengan kesehatan mental-emosional. Mentalitas oknum PNS, seperti, melanggar aturan norma, komitmen rendah, integritas buruk, mangkir tanggung jawab dalam kerja, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penggunaan / pecandu Narkoba,  hingga tindak Pidana Korupsi.

 Apa faktor-faktor  yang menyebabkan indispliner PNS  ? Untuk menjawab pertanyaan mengapa PNS tidak disiplin beberapa pendapat menganalisa sebagai berikut :

Pertama, hilangnya figur panutan atau keteladanan dalam hal disiplin.

Panutan atau keteladanan dalam organisasi pemerintahan ini tentunya harus ditunjukkan oleh para Pimpinan SKPD dimana para PNS tersebut bekerja. Secara struktural, maka seharusnya panutan atau keteladanan ini ditunjukkan oleh para Pejabat Struktural eselon II dan eselon III. Faktanya, yang terjadi adalah para PNS bawahan hilang Tut Wuri Handayani terhadap atasan contohnya bawahannya diwajibkan apel  pagi, sementara pimpinannya sendiri tidak mematuhi aturan tersebut, pastilah tidak nyambung.

Kedua, sistem pemberian sanksi yang tidak tegas terhadap para PNS yang melanggar aturan kedisiplinan.

Sistem pemberian sanksi ini merupakan elemen penting apabila seorang pimpinan menegakkan disiplin terhadap anak buah atau bawahannya tidak adil.

Ketiga, sistem pengembangan karir yang tidak jelas bagi PNS.

Setiap PNS berkeinginan untuk maju dan berkembang dalam perjalanan karirnya sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan kepegawaian telah mengatur bagaimana pola pengembangan karir PNS ini dengan jelas. Kepastian arah pengembangan karir ini penting dalam memberikan motivasi kepada PNS untuk bekerja dengan baik dan disiplin, karena seorang PNS yakin bahwa suatu saat ketika masa kerja dan pangkatnya bersyarat untuk menduduki jabatan tertentu, maka yang bersangkutan akan memperolehnya tanpa harus menggunakan cara-cara yang tidak rasional. IP (Indeks Prestasi) yang menentukan, bukan IP (Indeks Pendekatan). Fakta yang terjadi sistem pengembangan karir itu semakin tidak jelas, kemampuan kerja dan kompetensi sama sekali tidak dipertimbangkan dalam penempatan pejabat. Sistem seperti ini telah membuat sikap apatis para PNS dan mengatakan untuk apa disiplin dan kerja keras kalau kita tidak menjanjikan apa dalam pengembangan karir sebagai PNS.

Beberapa pendapat bahwa kelalaian ketiga faktor tersebut, hal yang penting dalam memicu utama terjadinya prilaku indisipliner para PNS. Tetapi,  menurut kami, pandapat tersebut tidak sepenuhnya bisa diterima, tidak memandang terhadap mentalitas dari oknum PNS dan kami berpendapat bahwa indispliner seorang oknum PNS ada hubungannya dengan kesehatan mental emosi.

Apakah gangguan mentalitas tersebut dapat terdeteksi dengan pemeriksaan kesehatan jiwa? Pemeriksaan kesehatan jiwa tujuannya adalah untuk mengukur  gambaran tentang dimensi-dimensi kepribadian, melihat adanya gangguan jiwa ataupun gejala psikopatologi pada seseorang, dan dapat melihat  seseorang  mempunyai kematangan ego yang baik, kemampuan untuk menahan emosi dan dominansinya di dalam kehidupan sosial.

Hasil dari pemeriksaan kesehatan jiwa dapat mendeteksi mental dan memperlihatkan  kecenderungan adanya gejala- gejala psikopatologi yang dapat muncul bila seseorang  mengalami tekanan dalam pekerjaannya seperti antara lain gejala depresi, gangguan  kepercayaan terhadap orang lain, kecurigaan dan sensitivitas, skizofrenia, hypochondriacs, kecemasan, keragu-raguan, dan pikiran obsesif dan bahkan dapat memprediksikan kecenderungan adanya perilaku berbahaya antisosial seperti penggunaan zat beralkohol, kecenderungan ketergantungan terhadap sesuatu zat (narkoba), melanggar peraturan dan  sampai melakukan korupsi. Kondisi ini pastinya akan mempengaruhi terhadap kinerja seorang PNS tersebut yang tidak berkualitas, Indisipliner  dan menimbulkan masalah di SKPD nya.

Pernah penulis melakukan evaluasi dari beberapa oknum PNS yang indispliner dari hasil pemeriksaan Kesehatan jiwa ditemukan gangguan kepribadian perilaku Antisosial kasus paling banyak, kemudian kecemasan terakhir psikotik. Seandainya pada saat perekrutan seleksi CPNS serius dalam pemeriksaan kesehatan jiwa, maka perilaku-perilaku tersebut dari awal sudah terditeksi.

Kedepan, untuk mendapatkan PNS yang berkualitas, Pemerintah harus  merubah sistem perekrutan CPNS terutama keseriusan dalam pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masyarakat bangga, karena  Institusi yang berkepentingan dalam pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Fit -Proper Test Jiwa adalah RSJ milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang  berada di Kota Sungailiat. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota / Kabupaten, BUMN atau BUMD, Perusahan swasta dapat memanfaatkan fasilitas RSJ tersebut dan  tenaga ahli (Psikiater, Psikolog)  cukup berpengalaman kemudian alat instrument cukup memadai, tidak perlu lagi Pemerintah Daerah mengundang lembaga dari luar.

Dengan rekrutmen yang baik maka diharapkan PNS yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PNS diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

A Healthy Life Make the Qualified Civil Servants

Apparatus phenomenon State Civil / Civil Servants (ASN / PNS) were not disciplined (disciplinary) actually has become a common phenomenon that occurs at this time. A question arises, where a civil commitment to serve the State? How quality and quality of a PNS will increase? How the work ethic and the performance of a civil servant? Questions about the quality of civil servants of the people is the only natural, then the Government's efforts to make regulations pile up, Does it make changes to mental PNS? In fact, reports from various regions of the civil servants who work defaulters has increased.

One of the Government's efforts to gain candidate for Civil Servants (CPNS) is a professional and qualified, a number of areas, including in Bangka Belitung with a minimum GPA of 2.75 (two point seven five).

Restriction policy minimum GPA to enroll in selection tests CPNS acceptance raises the question, whether the graduates who have a high GPA as soon they become civil servants will be of higher quality and at the same professional than those who have a GPA lower and whether the high GPA a civil servant received will give you the best quality as a servant of the State? The answer is not necessarily true, because the CPI is only a picture of academic brilliance while social and emotional intelligence does not look real in the GPA.

PNS performance often under the spotlight of various circles, and even various media almost daily reported about the poor performance of civil servants. Because the civil servants considered less productive, wasting state money, and disciplinary and low work ethic. Bad stigma that is generally intended to civil servants in almost all government institutions, one example on every Eid holidays PNS always still "bargain" to add a holiday. In fact, according to the Decree of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (MenPAN), which was decided with other relevant ministers every year, days off and public holidays PNS preset schedule. However, even though that provision is set up, the fact that not a few civil servants who are still lost to follow up and stretch into work.

Whether the low performance of civil servants dealing directly with civil servant selection process? The presence of the selection process for a civil servant is actually an advantage for the government. With the formation is limited and the number of applicants that much if the selection process is held properly then hope to get qualified prospective employees and professionals is something that is very possible. And if in the future PNS obtained through a selection process that takes a lot of these funds are of low quality and not professional, then we should ask if there was anything wrong in the process of recruiting candidates for civil servants?

On receipt of selection, there are things that are ignored and not a concern of the government about mental health and mental-emotional intelligence prospective civil servants. That is, the government has not realized that the mental has remarkable role related outcomes or goals to be achieved later someone prospective civil servants. Many organizations, institutions or companies only do physical health checks for prospective employees. While mental health evaluation tends to be ignored. In fact, a mental health evaluation is also important because it is associated with a performance that will be shown at work.

Mental health should not be ignored, because mental health is a means essential to increasing productivity and is a major prerequisite to the establishment of the Human Resources (HR) quality, impact on the formation of civil servants as a human being reliable, independent and able to survive amid global competition.

Mental health is a healthy condition, emotional, psychological, and sociological visible from satisfying interpersonal relationships, behavior and effective coping, positive self-concept and emotional stability.

A mind that grows and adjust, is in control and is free of stress. Mental condition of a person who continues to grow and maintain harmony, in restraint and free from serious stress. A positive attitude towards themselves, grow, develop, have self-actualization, integrity, freedom of self, perception match reality, and skill in adapting to the environment. A condition that allows the development of physical, intellectual, emotional and optimal from a civil servant and that development work in harmony with the environment.

According to the WHO, mental health is not just a state of mental disorder but contains many positive characteristics that describe the harmony and balance of mental maturity that reflects the personality concerned.

Making the serious attention of the psychiatrist (psychologist and psychiatrist) disciplinary PNS no relationship with mental-emotional health. PNS unscrupulous mentality, like, breaking the rules of the norm, the low commitment, poor integrity, responsibility in the defaulter labor, domestic violence (domestic violence), use / drug addicts, to follow-Corruption.

 What are the factors that led to disciplinary PNS? To answer the question of why civil servants do not discipline some opinions analyzed as follows:

First, the loss of a role model or exemplary figures in terms of discipline.

Model or exemplary in this government organization should certainly be demonstrated by the leadership of SKPD where civil servants work. Structurally, it's supposed to be a role model or exemplary shown by the Structural echelon echelon II and III. In fact, what happens is the subordinate civil servants lost Tut Wuri Hand subordinates to superiors for example, required a morning assembly, while its leaders themselves do not comply with these rules, it must not be disconnected.

Secondly, the system of sanctions that are not firmly against the civil servants who violate the rules of discipline.

The system of sanctions is an important element when a leader discipline to subordinate or subordinates unfairly.

Third, the system of career development for civil servants is unclear.

Each PNS eager to move forward and evolve in the course of his career as the state apparatus and public servant. Therefore, employment legislation has been set up how the pattern of career development is clearly a civil servant. Certainty direction of career development is important to motivate civil servants to work well and discipline, as a civil servant believes that someday when the years of service and rank conditional to occupy certain positions, then the question will get it without having to use in ways that are not rational , IP (GPA) is decisive, not the IP (Index Approach). Facts that occurred career development system it increasingly unclear, the ability to work and competence is not at all considered in the placement of officials. Systems like these have made the apathetic attitude of the civil servants and say what discipline and hard work if we do not promise anything in the development of a career as a civil servant.

Some think that the omission of these three factors, the important thing in the main trigger disciplinary behavior of civil servants. But, in our opinion, pandapat is not entirely unacceptable, regardless of the mentality of unscrupulous civil servants and we found an individual civil servant disciplinary nothing to do with mental health emotion.

 Is the mentality disorders can be detected by examination of mental health? Mental health evaluation objective is to gauge an idea of ​​the dimensions of personality, see the mental disorders or symptoms of psychopathology in person, and be able to see someone have a good ego maturity, the ability to restrain emotions and dominance in social life.

Results of a mental health evaluation can detect mental and showed a tendency for symptoms of psychopathology that can arise when a person experiences stress in his work as, among others, the symptoms of depression, disorders of trust toward others, suspicion and sensitivity, schizophrenia, hypochondriacs, anxiety, doubt , and obsessive thoughts and can even predict the tendency for dangerous antisocial behavior such as the use of alcoholic substances, the tendency of dependence on a substance (drug), in violation of the rules and to corruption. These conditions will certainly affect the performance of the civil servants who are not qualified, disciplinary and cause problems in his SKPD.

Ever authors conducted an evaluation of some unscrupulous civil servants of a disciplinary mental health examination results found personality disorder antisocial behavior most cases, then the last psychotic anxiety. Suppose at the time of recruitment CPNS selection in serious mental health examination, then these behaviors from the beginning has been detected.

In the future, to get quality civil servants, the Government should change the civil servant recruitment system, especially the seriousness of the physical and mental health screening. In Bangka Belitung proud community, because the institutions concerned in the examination of Mental Health and Mental Test Fit -Proper is owned RSJ Bangka Belitung Province in the city of Sungailiat. Provincial Government and City / Regency, state or local government, the private Company can utilize the facilities of the RSJ and experts (psychiatrist, psychologist) experienced enough then the tool is quite adequate instrument, no need to invite the Local Government institutions from the outside.

With good recruitment, it is expected that professional civil servants, free from political interference, free from corruption, collusion, and nepotism, is able to hold public service to the community and is able to perform the role as the glue of national unity based on Pancasila and the 1945 Constitution assigned the duty of civil servants to carry out the public service task, the task of governments, and certain development tasks....