Salah satu rekan pernah mengajak diskusi dengan saya mengenai kemungkinan penerapan Pengelolaan Keuangan ala BLUD pada Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah di bidang Kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas atau UPTD kesehatan lain. Pertanyaan awal yang diajukan adalah apakah hal tersebut bisa diterapkan ?

APA ITU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) ?

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (bab 1 pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah).

BLUD dibentuk sebagai salah satu perwujudan paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara yakni :

- UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tulisan ini tidak membahas BLUD secara makro karena telah banyak dibahas di berbagai tulisan namun fokus pada potensi penerapan BLUD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PERGESERAN PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK MENURUT KONSEP NPM

Pergeseran Administrasi Publik pada beberapa waktu ini ditandai dengan adanya pergeseran paradigma yang bermula dari Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) dan New Public Services (NPS) (Denhart and Denhart : 2003).

Konsep NPM merupakan isu penting dalam reformasi pelayanan publik karena telah meletakkan pengukuran kinerja sebagai salah satu prinsip NPM.

NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik birokrasi pemerintah (eJournal Administrative Reform,  2014, 2 (4): 2422-2432 : Cathas Teguh Prakoso). Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender dan privatisasi perusahaan publik.

Ada 5 prinsip penting dalam penerapan NPM (Vigoda dalam Fadel Muhammad : 2008) :

1. sistem desentralisasi, yang dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat sebagai penerima layanan;
2. privatisasi, yang dimaksudkan untuk mengalokasikan barang dan jasa publik ke sektor privat;
3. downsizing, dengan melakukan pengurangan dan penyederhanaan jumlah serta ruang lingkup organisasi dan struktur pemerintahan;
4. debirokratisasi, yaitu dengan melakukan restrukturisasi birokrasi pemerintahan yang akan lebih menekankan kepada hasil daripada proses, dan manajerialisme, yang merupakan pengadopsian cara kerja swasta pada organisasi pemerintahan.

Antitesis berikutnya adalah konsep NPS (New Public Service) yang berdasarkan ciri (Modul Pasca Sarjana UT Pemerintah Daerah ,Eko Prasodjo :2014) :

1. Melayani warga masyarakat, bukan pelanggan (serve citizen, not customers)
2. Mengutamakan kepentingan public (seek the public interest)
3. Lebih menghargai kewargaan daripada kewirausahaan (value citizenship over entrepreunership),
4. Berpikir strategis, dan bertindak demokratis (think strategically, act democratically),
5. Mengakui bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (recognize that accountability is not simple),
6. Melayani daripada mengendalikan (serve rather than steer),
7. Menghargai orang, bukanlah produktivitas semata (value people, not just productivity)

BLUD : GABUNGAN KONSEP NPM DAN NPS

Apabila dilihat dari paradigma perkembangan NPM dan NPS maka BLUD berada pada kondisi ambivalensi; satu sisi mengadopsi prinsip NPM namun di sisi lain mempunyai motif untuk meningkatkan pelayanan publik yang identik dengan tujuan NPS.

Beberapa hal yang diadopsi oleh BLUD dari NPM :

1. Manajemen keuangan ditujukan untuk memangkas in-efisiensi

2. BLUD legal untuk memungut imbalan jasa karena publik dianggap sebagai customer.

3. BLUD mempunyai karakter enterprising government (UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 69 ayat 6) sehingga pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD.

Beberapa hal yang diadopsi oleh BLUD dari prinsip NPS :

1. BLUD tidak berorientasi semata untuk keuntungan seperti halnya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

2. BLUD tidak boleh menolak dan diskriminatif terhadap masyarakat dalam memberi pelayanan

POTENSI PENERAPAN BLUD PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Potensi yang akan disampaikan oleh penulis sebagian telah dipraktekkan oleh beberapa daerah sedangkan ada beberapa yang merupakan opini pribadi penulis :

PENUTUP

Potensi penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sangat besar manfaatnya apabila diterapkan secara benar. Dibutuhkan usaha dan kerja keras serta kesamaan pandangan mengenai penerapan BLUD di Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

*) ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**) Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka Pangkalpinang Program Studi Administrasi Publik

Daftar Pustaka :

UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

PP Nomor 23 tahun 2005 jo. PP Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Jurnal Administrasi, Eksistensi BLU Ditinjau dalam Perspektif New Institutional dan Principal Agent Theory,Cathas Teguh Prakosa ; 2014

Bangka Belitung: Towards Financial Management of Regional Public Service Agencies

One colleague once invited a discussion with me about the possibility of applying BLUD-style Financial Management to Regional Devices.

The question is whether this can be applied?

What is a Regional Public Service Agency (BLUD)?

Regional Public Service Agency, hereinafter abbreviated as BLUD, is a Regional Government Work Unit formed to provide services to the community in the form of goods and / or services sold without prioritizing profit. In carrying out its activities the BLUD is based on the principles of efficiency and productivity (chapter 1 article 1 number 1 Minister of Home Affairs Regulation Number 61 of 2007 concerning the Technical Guidelines for Financial Management of Regional Public Services).

BLUD was formed as one of the new paradigms in the management of state finances in accordance with the package of Laws in the field of State Finance, namely :

• Law Number 17 of 2003 concerning State Finance;
• Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury;
• Law Number 15 of 2004 concerning Examination of Management and Responsibility for State Finance.

This paper focuses on the potential implementation of the BLUD in the Bangka Belitung Islands Province.

Shift in the Paradigm of Public Service According to the Npm Concept

The shift in Public Administration at some time was marked by a paradigm shift that started from the Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) and New Public Services (NPS) (Denhart and Denhart: 2003).

The concept of NPM is an important issue in public service reform because it has put performance measurement as one of the principles of NPM.

NPM is a public management theory that assumes that private sector management practices are better than the practices of government bureaucracy (eJournal Administrative Reform, 2014, 2 (4): 2422-2432: Cathas Teguh Prakoso). Therefore, to improve the performance of the public sector, it is necessary to adopt several management practices and techniques applied by the private sector to public sector organizations such as adopting market mechanisms, tender competition and privatization of public companies.

There are 5 important principles in implementing NPM (Vigoda in Fadel Muhammad: 2008):

1. decentralized system, which is intended to bring decision making to the community as recipients of services;
2. privatization, which is intended to allocate public goods and services to the private sector;
3. downsizing, by reducing and simplifying the number and scope of organizations and government structures;
4. ebureaucratization, namely by restructuring the government bureaucracy which will emphasize results rather than processes, and managerialism, which is the adoption of the way private works work in government organizations.

The next antithesis is the characteristic-based NPS (New Public Service) concept (UT Regional Post Graduate Module, Eko Prasodjo: 2014):

1. Serving citizens, not customers (not citizen),
2.  seek the public interest,
3.  value citizenship over entrepreunership,
4. think strategically, act democratically
5. recognize that accountability is not simple,
6. serve rather than steer,
7. value people, not just productivity.

BLUD: Combined NPM and NPS Concepts

When viewed from the development paradigm of NPM and NPS, the BLUD is in an ambivalence condition; one side adopts the NPM principle but on the other hand has the motive to improve public services that are identical to the objectives of the NPS.

Some things adopted by the BLUD from NPM::

1. Financial management is intended to cut in-efficiency
2. BLUDs may collect service fees because the public is considered a customer..
3. BLUDs have the character of enterprising government (Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury article 69 paragraph 6) so that BLUD revenues can be used directly to finance BLUD expenditure.

Some things adopted by the BLUD from the NPS principle:

1. BLUDs are not oriented only to profits as do BUMDs (Regional Owned Enterprises)
2. The BLUD must not reject and discriminate against the community in providing services

Potential Application of BLUDs to Regional Device Organizations in the Bangka Belitung Islands Province

The potential that will be conveyed by the author has been partially practiced by several regions while there are some that are the author's personal opinions.

Finality

The potential for implementing the Financial Management of Regional Public Service Agencies is very beneficial if implemented correctly. Efforts and hard work are needed and there are similarities regarding the application of BLUDs in the Bangka Belitung Islands Province.