Sejarah Singkat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

 

Penyelenggaraan pendidikan kader di lingkungan Departemen Dalam Negeri terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang, sejak tahun 1920, diawali dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja dengan namaOpleidings School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda yang diselenggarakan oleh kaum pribumi (Binnenlands Bestuur Corps).

 

Pada awal kemerdekaan, kebutuhan akan tenaga Pamong Praja pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja di Jakarta dan Makassar. Kemudian tahun 1952, diselenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di kota Malang, yang kemudian dibentuk pula di beberapa provinsi yaitu Jakarta, Medan, Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makassar, Ambon, Palangkaraya, dan Mataram. Kemudian pada tahun 1956 ditingkatkan menjadi Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang Jawa Timur yang diresmikan oleh Presiden Soekarno, selanjutnya diikuti dengan pembentukan APDN di 20 Provinsi.

 

Tahap selanjutnya pada tahun 1967, APDN ditingkatkan menjadi  Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Malang Jawa Timur. Pada tahun 1972 dipindahkan ke Jakarta dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1989 pemerintah menutup APDN di 20 Provinsi dan disatukan menjadi APDN Nasional di Jatinangor Jawa Barat. Pada tahun 1992  APDN Nasional  ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

 

Sejak saat itu, telah terjadi dualisme antara STPDN dan IIP yang sama-sama menghasilkan lulusan sarjana dengan pangkat (III/a). Pada tahun 1999 kebijakan pendidikan nasional mengatur bahwa suatu departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam ilmu yang sama. Kebijakan tersebut mendorong Kementerian Dalam Negeri mengintegrasikan STPDN ke dalam IIP. Pengintegrasian kemudian terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus mengubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).  

 

Meskipun mengalami perubahan nama mulai dari OSVIA, MOSVIA, KDC, APDN, IIP, STPDN hingga IPDN tetap merupakan perguruan tinggi kedinasan pencetak kader-kader aparatur pemerintahan yang menguasai displin ilmu pemerintahan, serta keterampilan dalam ilmu pemerintahan dan ditunjang oleh sikap serta tingkah laku yang baik. Kurikulum yang digunakan di IPDN adalah kurikulum Tritunggal Terpusat bernama JarLatSuh (Pengajaran, pelatihan dan pengasuhan). Peserta didik (disebut dengan PRAJA) IPDN merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. IPDN merupakan sebuah miniatur Indonesia sehingga merupakan tempat yang pas untuk mendidik dan mengembangkan sikap-sikap kepemimpinan yang negarawan dan berwawasan regional, lokal serta global.

 

Pengajaran

Penyelenggaraan pengajaran memberikan bekal pengetahuan (knowledge) kepada siswa didik (praja) dan mengembangkan Kader Pamong Praja melalui penyelenggaraan pendidikan kedinasan program diploma IV dan strara I dengan beberapa fakultas, yaitu :

1.        Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari dua jurusan :

a)   Jurusan Kebijakan Pemerintahan;

b)   Jurusan Pemberdayaan Masyarakat.

2.        Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari empat jurusan :

a)   Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia;

b)   Jurusan Manajemen Pembangunan;

c)    Jurusan Manajemen Keuangan Daerah;

d)   Jurusan Manajemen Kependudukan.

Pelatihan

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang berorientasi pada aspek keterampilan atau skill peserta didik dalam menghadapi dunia kerja yang nyata di lapangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri, terkait dengan kurikulum pelatihan paradigma yang dikembangkan adalah penguatan keterampilan atau skill praja secara berjenjang. Berjenjang dalam pengertian pengembangan keterampilan praja disesuaikan dengan tingkat atau semester yang sedang ditempuh di IPDN.

1.        Tingkat I (Muda Praja) semester  I dan II diberikan pelatihan tentang organisasi, tata kerja, manajemen, ketatakelolaan serta dinamika pemerintahan di level Desa dan Kelurahan.  

2.        Tingkat II (Madya Praja) semester III dan IV diberikan pelatihan tentang organisasi, tata kerja, manajemen, ketatakelolaan serta dinamika pemerintahan di level Kecamatan.  

3.        Tingkat III (Nindya Praja) semester V dan VI diberikan pelatihan tentang organisasi, tata kerja, manajemen, ketatakelolaan serta dinamika pemerintahan di level Kabupaten dan Kota.  

4.        Tingkat IV (Wasana Praja) semester VII dan VIII diberikan pelatihan tentang organisasi, tata kerja, manajemen, ketatakelolaan serta dinamika pemerintahan di level Propinsi dan Nasional.

 

Pengasuhan

Metode “among asuh” (saling asah, saling asih dan saling asuh) dengan penerapan asas-asas ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani serta malalui metode observasi prilaku setiap hari, edukatif dengan pemberian materi pengembangan kepribadian , kegiatan simulasi.

 

Regionalisasi

Sebagaimana kita ketahui, kebijakan regionalisasi adalah konsekuensi dari pilihan paling mungkin yang telah diambil oleh presiden sebagai hasil evaluasi IPDN secara menyeluruh sejak tahun 2004.  Alasan regionalisasi pada dasarnya merujuk dari dokumen hasil tim evaluasi IPDN saat itu, yaitu bertambahnya jumlah praja tanpa diimbangi oleh kapasitas yang tersedia cenderung menimbulkan gesekan konflik baik secara vertikal maupun horisontal.  Kondisi ini hanya mungkin dilakukan melalui perluasan kampus sebagaimana tertuang dalam salah satu opsi yang diajukan waktu itu, yaitu regionalisasi.

Pada semester I tingkat pertama ( Muda Praja ), semua praja dikumpulkan di IPDN Kampus Pusat yang ada di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat dan  pada semester II sampai dengan semester VI sebagian dari Praja dikirim ke 7 ( tujuh ) IPDN Kampus Daerah yang ada di Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN yang menetapkan : Kampus IPDN Manado, Kampus IPDN Makassar, Kampus IPDN Pekanbaru, dan Kampus IPDN Bukittinggi, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 892.1¬829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, serta pada saat ini sedang dipersiapkan pengembangan Kampus IPDN di Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Kampus IPDN di Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kampus IPDN di Jayapura Provinsi Papua. Baru kemudian pada semester VII dan VIII pada tingkat empat atau terakhir ( Wasana Praja ) semua praja berkumpul lagi di IPDN Kampus Pusat.

 

Among Praja Dharma Nagari

Pendidikan tinggi kedinasan kepamongprajaan Institut Pemernitahan Dalam Negeri (IPDN) dalam filosofis yang membentengi eksistensi pendidikan pamong praja adalah kemampuan melakukan integrasi melalui sikap adaptif sebagai seorang pemimpin yang diajarkan untuk mampu mengayomi siapa saja dan dimana saja.Dalam proses pendidikan yang dijalani, setiap praja diarahkan belajar pada realitas kehidupan yang hampir mendekati miniatur objek dilapangan dengan pertama, kemampuan membangun integrasi, koordinasi dan menjaga perbedaan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, dalam mantra internal sekolah kepamongprajaan disemboyankan lewat sesantiBhinneka Nara Eka Bhakti (berbeda-beda tetapi satu pengabdian) kepada bangsa dan negara.  Kedua, penggunaan otoritas oleh pemerintah membutuhkan seperangkat mental yang tak rapuh dan tak mudah goyah oleh tekanan, termasuk ketika membuat sebuah keputusan yang berkecenderungan menimbulkan resiko tinggi.

 

Penerimaan Calon Praja IPDN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan penerimaan CPNS calon praja IPDN diselenggarakan secara objektif, terbuka dan transparan yang didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan dan daerah. Penerimaan CPNS calon praja IPDN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berlangsung mulai tahun 2001 s.d. 2013 (Angkatan XIII s.d XXIV).

 

Pelaksanaan penerimaan CPNS calon praja IPDN diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui surat kabar, internet, radio dan/atau papan pengumuman yang mencantumkan informasi tempat dan jadwal pendaftaran, persyaratan peserta seleksi, tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes kompetensi dasar, tes kesehatan dan tes kesamaptaan, tes psikologi dan tes integritas dan kejujuran, cek ulang kesehatan, cek ulang kesamaptaan dan wawancara pantukhir.

 

 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan kebutuhan calon praja IPDN tahun 2014 sebanyak 156 orang, selanjutnya Pemerintah Provinsi menunggu petunjuk teknis pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS calon praja IPDN tahun ajaran 2014/2015 dan diharapkan usulan kebutuhan calon praja IPDN dimaksud dapat disetujui untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (men/ah/BKD Babel). 25/06/2014

 

 

English Version

IPDN As Cadre Creator For Government

A Brief History

Institute of Public Administration (IPDN) is one of the official Institute of Higher Education in the Ministry of Interior of the Republic of Indonesia, which aims to prepare a cadre of government, both at the local and at the central level.

Providing education cadre in the Ministry of Home Affairs was formed through a long historical process, since 1920, beginning with the formation of school education with namaOpleidings Municipal School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) and Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), to strengthen the implementation of Dutch East Indies government held by the natives (Binnenlands Bestuur Corps).

At the beginning of independence, the need for a Civil Service in 1948 established educational institutions in the Ministry of Home Affairs, namely Higher Secondary School (SMT) pradja Praja in Jakarta and Makassar. Later in 1952, the Department held Course C (KDC) in Malang, which then also formed in several provinces, namely Jakarta, Medan, Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makassar, Ambon, Palangkaraya and Mataram. Then in 1956 increased to the Academy of Public Administration (APDN) in Malang, East Java, which was inaugurated by President Soekarno, followed by the formation of APDN in 20 Provinces.

The next stage in 1967, APDN upgraded to the Institute of Governance Studies (IIP) in Malang, East Java. In 1972 moved to Jakarta and was inaugurated by President Soeharto. In 1989 the government closed APDN in 20 provinces and incorporated into the National APDN Jatinangor West Java. In 1992 the National APDN upgraded to College of Public Administration (STPDN).

Since then, there has been a dualism between STPDN and IIP equally produce graduates with the rank (III / a). In 1999 the national education policy stipulates that a department should not have two or more college education in the same science. The policy encourages the Interior Ministry STPDN integrate into the IIP. Integrating then realized with the adoption of Presidential Decree No. 87 Year 2004 on Merger STPDN into IIP and IIP as well change the name into the Institute of Public Administration (IPDN).

Despite the change in name from OSVIA, MOSVIA, KDC, APDN, IIP, STPDN to IPDN remains a college official scorer cadres who control the apparatus of government administration disciplines, as well as skill in the science of government and supported by the attitudes and good behavior . The curriculum used in the Trinity curriculum Centralized IPDN is named JarLatSuh (Teaching, training and nurturing). Learners (called PRAJA) IPDN is representative of each province in Indonesia. IPDN is a miniature of Indonesia so it is a fitting place to educate and develop leadership attitudes and insightful statesman regional, local and global.

The Teaching

Implementation of teaching provide a stock of knowledge (knowledge) to the student learners (civil) and develop through the implementation of the Civil Service Cadre service education diploma Strara IV and I with some faculties, namely:

Faculty of Management Governance consistsing of two majors:

Department of Government Policy

Department of Community Development

Faculty of Political Government consisting of four majors:

Department of Human Resource Management;

Department of Management Development;

Department of Financial Management;

Department of Population Management

Training
Implementation of training activities oriented aspects of skill or skills of learners in the face of the real world of work in the field. Minister of Home Affairs Regulation No. 51 Year 2009 on IV Diploma Curriculum Institute of Public Administration, related to the training curriculum developed paradigm is strengthening civil skills or skills in stages. Tiered in terms of skills development tailored to the level of civil or half of that being taken in IPDN.

Level I (Praja Muda) semesters I and II are given training about the organization, administration, management, administration ketatakelolaan and dynamics at the level of Villages.

Level II (Associate Praja) semesters III and IV are given training about the organization, administration, management, governance and the dynamics ketatakelolaan at the District level.

Level III (Nindya Praja) semesters V and VI are given training about the organization, administration, management, governance and the dynamics ketatakelolaan County and City level.

Level IV (Wasana Praja) semesters VII and VIII are given training about the organization, administration, management, governance and the dynamics ketatakelolaan at provincial and national level.

Parenting
Method "Among foster" (mutual teaser, foster mutual compassion and mutual) with the application of the principles ngarso sungtulodo ing, ing madyo Karso Mangun, and tut wuri handayani and behavioral observation methods malalui every day, with the provision of educational material personality development, simulation activities.

Regionalization
As we know, the regionalization policy is most likely a consequence of the choice that has been taken by the president as a result of a thorough evaluation IPDN since 2004 Reason regionalization refers basically documents the results of the evaluation team IPDN that time, the increasing number of civil without offset by capacity available tends to cause friction conflict either vertically or horizontally. This condition is only possible through the expansion of the campus as stated in one of the options proposed at that time, ie regionalization.

In the first half of the first level (Praja Muda), all civil IPDN gathered in the Campus Center at Jatinangor, Sumedang, West Java and in the second semester to semester VI portion of Praja sent to 7 (seven) IPDN Regional Campus in Riau , West Sumatra, West Kalimantan, West Nusa Tenggara, South Sulawesi, North Sulawesi, and Papua in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 39 Year 2009 concerning Organization and Work IPDN the set: Campus IPDN Manado, Makassar IPDN Campus, Campus IPDN Pekanbaru, and campus IPDN Bukittinggi, which in turn is based on the Decree of the Minister of Home Affairs Number: 2009 892.1¬829 set IPDN campus construction site in the area, namely: Minahasa North Sulawesi province, in Gowa, South Sulawesi Province, Rokan Hilir in Riau Province, and in Agam regency of West Sumatra Province, and is currently being prepared IPDN Campus development in Pontianak in West Kalimantan Province, Campus IPDN in Mataram in West Nusa Tenggara Province and Campus IPDN in Jayapura Papua province. Only later in the semester VII and VIII at the rate of four or the last (Wasana Praja) all gathered again in IPDN civil Campus Center.

Among Praja Dharma Nagari

Higher education official kepamongprajaan Pemernitahan Institute of Interior (IPDN) in philosophical education that fortify the existence of the civil service is the ability to integrate through adaptive behavior as a leader who is taught to be able to protect anyone and where saja.Dalam educational process followed, every civil-directed learning the reality of life that is almost close to the first field of miniature objects, the ability to build integration, coordination and keep the difference within the framework of unity in diversity, the school's internal spell kepamongprajaan disemboyankan through sesantiBhinneka Nara Eka Bhakti (varies but the devotion) to the nation. Secondly, the use of authority by the government requires a mental set that is not fragile and not easily swayed by pressure, including when making a decision tendency to pose a high risk.

Admission Candidates Praja IPDN Bangka Belitung Islands

Implementation of the civil IPDN CPNS candidate held in an objective, open and transparent, based on the terms which have been determined as well as regardless of sex, ethnicity, religion, race, between groups and regions. CPNS prospective civil IPDN in Bangka Belitung Islands have been underway since 2001 sd 2013 (XIII Force s.d XXIV).

Implementation of the civil IPDN CPNS candidates openly announced to the public through newspapers, the Internet, radio and / or bulletin board that lists information and a schedule of registration, the requirements of the selection of participants, the selection process is the selection and administration, basic competency tests, medical tests and tests kesamaptaan, psychological tests and tests of integrity and honesty, health-check, re-check kesamaptaan and interview pantukhir.

Bangka Belitung Islands Government proposes civil IPDN candidate needs a total of 156 people in 2014, Provincial Government then wait for the technical implementation guide the selection of candidates CPNS 2014/2015 school year civil IPDN and civil candidates are expected proposal needs to be approved IPDN intended to meet the needs of Human Resources apparatus in Environment Government Bangka Belitung Islands.