PANGKALPINANG - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menyelenggarakan Workshop Pemanfaatan Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2014, yang berlangsung Rabu, 13 April 2016 di Hotel Reddot Pangkalpinang.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekda Provinsi Babel, Ir. H. Syahrudin, M.Si didampingi oleh Drs.Sunardi, M.AP Kepala Kesbangpol Provinsi ini, menghadirkan Syarif Hidayat,PhD dari Dewan Ahli  IDI Pusat, Dr.Ibrahim Dekan Fisip UBB dan R. Julianti,M.Si Kabid Pemerintahan dan Otda Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai narasumber, dan dipandu Yuhanis,S.Pd sekretaris Kesbangpol Provinsi Babel.

Peserta dalam kegiatan ini, diikuti sebanyak 50 orang terdiri dari unsur Kesbangpol Kabupaten/Kota, Bappeda, KPU, Bawaslu,  Badan Pusat Statistik, Sekretariat DPRD, Satpol PP, unsur akademisi.

Syarif Hidayat dalam paparannya menjelaskan, Indek Demokrasi Indonesia diukur melalui 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator.  3 aspek tersebut yaitu kebebasan sipil (Civil Liberties), hak-hak politik (political rights) dan aspek lembaga demokrasi (institutions of democracy).

Dari capaian indeks tersebut, Babel tahun 2014 mendapat rangking 11 dari 33 provinsi, dengan nilai total 75,32 di atas nilai rata-rata nasional 73,04. Adapun rinciannya aspek kebebasan sipil 89,80, aspek hak-hak politik 56,48, dan aspek lembaga demokrasi 87,01. Dan dilihat hasil nilai tahun 2013 Indeks Demokrasi Bangka Belitung mengalami kenaikan  yaitu 6,53.

Yang menjadi perhatian dan cacatan, menurut dia, nilai indeks demokrasi  Babel yang masih rendah yakni variabel partisipasi politik dalam mengambil keputusan dan pengawasan dengan indikator jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah (nilai 18,35), variable Peran DPRD dengan indicator persentase anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD (nilai 36,96) dan indicator jumlah perda dari hak inisiasi DPRD (nilai 0).

Diharapkan kedepan hasil indeks IDI ini, dapat menjadi referensi dalam penyusunan rencana strategis dalam bidang pembangunan politik didaerah.