Pangkalpinang – Pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah.

“pada pelaksanaanya proses pengadaan barang jasa pemerintah memiliki dampak positif pada perputaran ekonomi daerah dan menciptakan multiplier effect daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan Asisten Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat membuka Kegiatan Pelatihan Kompetensi PBJP Level I (Blended Learning) Angkatan I dan II tahun 2025 di Aula Graha Tama Wiyata, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (17/6/2025).

Yunan mengatakan untuk melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah yang efektif dan efisien dibutuhkan sumber daya manusia pengadaan barang jasa yang kompeten.

“kompetensi menjadi kunci pertama yang menjamin proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terlaksana dengan optimal”, ungkapnya.

Yunan mengatakan bahwa dilaksanakannya pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh mulai dari perencanaannya hingga nanti serah terima pekerjaan.

“agar bisa mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas. Pada materi pelatihan juga kami tambahkan materi antikorupsi agar saudara dapat mengantisipasi tindak korupsi pada pengadaan barang dan jasa nantinya. Dan yang harus diingat pelatihan ini bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman saudara tentang pengadaan barang jasa pemerintah, tetapi juga untuk membentuk karakter dan sikap dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat”, tegasnya.

Yunan juga menambahkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah memiliki point penting.

“pertama bahwa government spending pada pengadaan barang jasa harus optimalkan untuk produk dalam negeri serta meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi, yang kedua memastikan transparansi dan tingkat komponen dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir mengupayakan efisiensi belanja pemerintah serta mempercepat penyerapan anggaran pemerintah,” paparnya.

Lebih lanjut Yunan mengingatkan aparatur sipil negara saat ini dituntut memiliki tanggung jawab yang besar.

“tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, tetapi juga untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Baik  dalam hal profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas dan saya berharap saudara sekalian dapat menyimak dengan baik materi-materi yang disampaikan oleh para fasilitator dan nantinya setelah pelatihan ini, saudara akan melaksanakan uji kompetensi, harapan kami semua peserta yang hadir disini dapat lulus serta memperoleh sertifikat kompetensi PBJ level 1dari LKPP,” pesannya.

Pada kesempatan yang sama Ketua panitia, Feri Hardianto mengatakan pelaksanaan pelatihan kompetensi PBJP Level I atau Blended Learning bertujuan dapat meningkatkan kompetensi aparatur khususnya dibidang pengadaan barang jasa pemerintah.

“dapat meningkatkan pemahaman ASN mengenai proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta meningkatkan jumlah aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi PBJP Level I,” paparnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 66 orang yang merupakan ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang dilaksanakan selama sembilan hari kerja yang dilaksanakan secara self learning (LMS) dimulai 02 – 16 Juni 2025 dan tatap muka tanggal 17 – 18 Juni 2025 di BKSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dilanjutkan uji kompetensi PBJP level I tanggal 19 – Juni 2025 di Ruang CAT Lantai IV Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung