Pangkalpinang – Penyederhanaan birokrasi pemerintah menjadi momentum yang tepat untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi dan keahlian aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam pemahaman dan penguasaan teknologi informasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Eko Kurniawan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan saat menyampaikan sambutan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada kegiatan Government Transformation Academy (GTA), di Aula Graha Tama Wiyata, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (22/4/2025).

“ terlebih di era revolusi industry 5.0 saat ini, ASN semakin dituntut meningkatkan literasi digitalnya dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelegence, “ ungkapnya.

Lebih lanjut Eko mengatakan, terkait penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta informasinya harus menjadi kapasitas yang built in (tertanam) dari birokrasi agar roda pemerintahan dan  pembangunan tetap berjalan,  sekaligus untuk memperkuat daya saing Indonesia.

“ nah dukungan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif dan efisien,” paparnya.

Eko juga menjelaskan bahwa percepatan transformasi digital pemerintah terfokus pada empat hal.

“ pertama, percepatan penyelesaian regulasi, pedoman dan standar teknis implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kedua, penyelesaian pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital dan percepatan integrasi sistem aplikasi pemerintahan atau egoverment yang terpadu dan terintegrasi secara nasional,” rincinya.

Berikutnya disampaikan Eko, penataan dan penyederhanaan struktur proses bisnis kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan layanan masyarakat di era digital.

“ keempat, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, utamanya dalam literasi digital untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi kelas dunia. Transformasi digital yang dilakukan harus diikuti dengan perubahan perilaku. Tidak hanya mengubah layanan menjadi daring melalui aplikasi, namun juga harus diikuti dengan perubahan perilaku penggunanya,” paparnya.

Lebih jauh Eko mengatakan transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasi seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penggunaan layanan.

“ untuk percepatan terwujudnya smart ASN yang menjadi prioritas utama dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi, yakni ASN yang menguasai teknologi, bahasa internasional, berwawasan global, dan memiliki integritas nasional,” pesannya.

Dengan dilaksanakannya pelatihan Government Transformation Academy (GTA) oleh  BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Medan, Saya mengajak seluruh ASN, para pejabat pembina kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

“ ini termasuk implementasi digitalisasi pemerintahan sebagai suatu kebutuhan yang harus diterapkan di era adaptasi kerja baru. Harapan kedepan nantinya, agar kerjasama yang telah terjalin antara BBPSDM Kominfo Medan dengan BKSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terus berjalan melalui penyelenggaraan pelatihan berikutnya, semakin banyak pihak yang termotivasi dan tersampaikan informasi dalam rangka membangun ASN yang berkualitas sesuai dengan era globalisasi,” pesannya.

Pada kesempatan yang sama Dr. Christiany Juditha, Kepala Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian (BBPSDM) Kominfo Medan mengatakan tujuan utama dilaksanakannya kegiatan Government Transformation Academy (GTA) yaitu untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

“ pada poin empat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” paparnya.

Kegiatan GTA ini dikatakan Christiany dilaksanakan untuk membantu para ASN memenuhi kewajiban 20 JP tiap tahunnya. Ada tiga tema pelatihan yang akan dilaksanakan saat ini, Fasilitator Pembelajaran Digital, Social Media Analyst dan Video Production For Government Campaign.

“ sesuai dengan UU No 5 tahun 2015 tentang ASN pasal 70 ayat 1, setiap ASN punya hak untuk mengembangkan kompetensi. Selain itu kerjasama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan digital para ASN. Walaupun pembangunan infrastruktur maju jika tidak didukung dengan SDM yang handal maka akan sia-sia,” tutupnya.

Tampak hadir pada kegiatan ini Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti, Kabid PSDM Fery Hardianto, Analis Diklat Ameilia Yuhelda, Analis Diklat Sri Suhelsi dan tim.