PANGKALPINANG - Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto menegaskan, sangat sedikit celah adanya kecurangan dan permainan dalam pengadaan barang dan jasa melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini dikarenakan sistem di LPSE yang sudah sangat transparan. "Pengaduan secara elektronik bisa diminamilisir paling hanya satu kali dari 636 LPSE se Indoenesia. Kalau terjadi ada indikasi tersebut maka akan kami tegur, dan kita bisa pantau kalau ada LPSE daerah yang bermain atau melakukan kecurangan, karena kita ada alat monitoring kita bisa lihat dari situ," tegasnya saat berkunjung ke Sekretariat LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (27/4/2016). Gatot menambahkan, kalaupun ada upaya perubahan data dalam proses lelang, biasanya dilakukan oleh para hacker untuk merubah data LPSE. "Hacker biasanya dari si user yang sebagai penyedia pasang software untuk bisa menangkap sandi atau pasword, yang bisa ditangkap, ini seolah yang bermain panitia, padahal ada hacker, dan untuk yang di Lampung itu hackernya sudah ditangkap," ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Gatot menjelaskan bahwa kehadirannya di Bebel ingin melihat lebih jauh tentang e-monev dan sekaligus untuk identifikasi kebutuhan pelaporan PBJP Babel. Mengingat Babel mendapat penghargaan salah satu LPSE terbaik Se Indoensia pada tahun 2015 lalu. "Babel ini menjadi provinsi percontohan LPSE dari 15 Provinsi lainnya. Saat ini, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP sedang mengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa, agar mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan terkait pengadaan barang/jasa," harapnya. Ia meminta, agar LPSE Bangka Belitung untuk meningkatkan standar dalam layanan pengadaan barang/jasa di Babel. Ia juga merasa yakin LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjadi pilar pelaksanaan e-goverment secara menyeluruh di provinsi bahkan nasional. Hal itu dikatakannya, karena saat ini LPSE provinsi kepulauan Bangka Belitung merupakan LPSE yang cukup baik dalam pengelolaannya bahkan pada tahun lalu menerima penghargaan. “LPSE Babel tahun lalu, mendapatkan penghargaan. Artinya, LPSE itu melakukan pembinaan terhadap kabupaten/ kota yang terbaik saat ini di Indonesia. Saat ini, LPSE Babel sudah punya tujuh standar yang diterapkan oleh LKPP, inilah yang kami harapkan dapat mengejar standar lainnya. Bahkan jika melihat secara fisik LPSE Babel, seharusnya sudah lebih dari 10 standarisasi yang di tetapkan. Namun saya berkeyakinan tahun ini, LPSE Bangka Belitung akan mencapai 17 standar yang di terapkan," tukasnya. Dari 636 LPSE yang tersebar di Indonesia, diakuinya, yang standar 17 itu masih dibawah 50 persen. Ia menjelaskan, LPSE yang dikelola oleh provinsi menjadi sangat strategis untuk kepentingan e-gov nasional. "Paradigma ini sudah sangat bergeser. Kalau dulu LKPP tidak bisa disejajarkan dengan kementerian besar, sekarang LKPP sudah menjadi salah satu pilar utama, apalagi sekarang ada sismontepra yang sekarang ini menjadi pilar utama pelaporan ke presiden terkait penyerapan anggaran,” terangnya. Ia menegaskan, peran LPSE menjadi akan menjadi strategis karena memiliki peran terkait pelaporan monitoring evaluasi laporan dasbord pusat dan daerah, sebab itu standarisasi merupakan hal yang penting.