Pangkalpinang – Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (22/09/2016). Komisi yang membidangi industri, investasi, persaingan usaha itu meninjau sejumlah sentra industri kecil dan menengah. Mereka juga mendengarkan paparan terkait pertumbuhan dan rencana pengembangan industri di Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Ketua rombongan Nasril Bahar mengatakan, Komisi VI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke tiga provinsi yakni Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesei Utara. Kunker kali ini bersifat spesifik yang merupakan kunjungan rutin dalam satu periodesasi masa persidangan.

“Kami hari ini mendengarkan aspirasi daerah, hal-hal apa yang menghambat pertumbuhan, apa-apa yang bisa kami dorong sesuai fungsi legislasi dan budgeting kami,” kata Nasril di sela-sela pertemuan dengan Pemprov Babel, di Pangkalpinang, Kamis (22/09/2016).

Nasril memastikan serapan aspirasi akan dibawa ke rapat kerja dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemeneg BUMN, dan sejumlah kementerian terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Nasril bersama anggota komisi diantaranya Ihsan Yunus, Eriko Sutarduga BPS, Darmadi Durianto, Endang Srikarti Handayani, Sartono Hutomo, Andrianto Johan Syah, KH Kholilurrahman, Zulfan Lindan, M Matri Agoeng, dan para perwakilan dari kementerian terkait, ingin mengetahui tingkat kepedulian pengusaha tambang terhadap upaya reklamasi lingkungan dan kejelasan tenaga kerja di sektor tambang timah.

Sementara itu anggota komisi lainnya Zulfan Lindan menawarkan pelaku industri pariwisata di Babel untuk menempatkan guide di destinasi wisata nasional yang sudah lebih dulu popular.

“Di Tiongkok, para guide-nya bukan dari kota setempat tapi berasal dari kota lain. Targetnya seluruh kota di sana menjadi kota industry wisata,” kata Zulfan.

Dirinya mengakui tingkat keharmonisan masyarakat Babel sangat plural. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu potensi besar untuk mendukung pengembangan industri pariwisata nasional.

Komisi VI DPR RI juga mengapresiasi nilai gini ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,27. Nilai tersebut lebih kecil atau selisih 0,14 poin daripada gini ratio secara nasional.

Hal itu menanggapi paparan Gubernur Babel diwakili Sekretaris Daerah Yan Megawandi. Diketahui, gini ratio menjadi indikator pemerintah untuk mengukur ketidakmerataan pengeluaran. Rasio itu jadi salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Yan juga menyebutkan angka kemiskinan Babel paling kecil dan berada di peringkat ke-4 nasional. Jumlah penduduk miskin pada 2015 lalu, sebesar 66,62 ribu orang dari 1,3 juta orang atau 4,83 persen.

“Menurunnya angka kemiskinan karena basisnya ada di pedesaan, para petani, karena komoditas pertanian terutama harga lada putih mengalami kenaikan harga,” ujarnya.

Sementara Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Babel Thomas Yusman mengharapkan Komisi VI dapat mengakomodir aspirasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Kepulauan Bangka Belitung dengan Pulau Sumatera. Termasuk diantaranya infrastruktur pelabuhan, bandara dan listrik.

“Koneksi ini bisa sinergi, karena Pulau Sumatera memiliki banyak keunggulan seperti fasilitas olahraga, sumber energy (batubara-red), dan ketersediaan pangan yang melimpah,” pinta Thomas. (chandra, ismail)