PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Rustam Effendi, SE, mengajak orang tua yang ada di provinsi ini, untuk mengawasi pergaulan anak-anak, agar terhindar dari kekerasan dan prilaku menyimpang yang akhir-akhir ini marah terjadi di Indonesia, dan khususnya di Babel.

Rustam menyebutkan, ketika berada di sekolah, anak memang menjadi tanggung jawab guru untuk mendidik anak. Tetapi, di luar sekolah, menjadi kewajiban orang tua untuk selalu mengawasi dan menjaga anak-anaknya.

"Waktu di sekolah terbatas, jangan sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Hubungan emosional dengan anak harus dijaga dengan baik, orang tua harus lebih peduli terhadap anak-anaknya, awasi pergaulan dan aktifitasnya," imbau Gubernur.

Selain itu, Rustam menilai, faktor lingkungan dan banyak beredar miras ini juga menjadi pemicu kenakalan remaja yang akhir-akhir ini meningkat, bahkan anak sudah berani menjadi pelaku kejahatan.

Untuk mengantisipasi hal ini, Gubernur menegaskan, harus ada reaksi cepat yang dibentuk di desa untuk menanggulangi hal-hal tersebut, sehingga persoalan yang muncul di desa bisa segera diatasi dan tak merembet hingga meluas kepada kenakalan anak.

Sementara itu, Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak (PP&PA) Kementrian PP&PA, Pribudiarta Sitepu, menggelar training atau pelatihan fasilitator perlindungan anak yang terintegrasi berbasis masyarakat selama lima hari di Novotel, Bangka Tengah, dengan peserta dari 34 provinsi se-Indonesia.

Pribudiarta Sitepu mengatakan, pelatihan fasilitator ini digelar sebagai upaya untuk mengantisipasi kekerasan terhadap anak dan kenakalan anak yang dewasa ini meningkat, tanpa pencegahan kekerasan menurutnya sulit untuk ditekan.

Dengan adanya fasilitator di tingkat provinsi, kabupaten/kota, diharapkan akan terus memberikan pemahaman kepada fasilitator di tingkat desa untuk menjadi fasilitator yang sesuai dan hasilnya akan berdampak.

"Kita akan fokus ke 34 provinsi, 68 kabupaten/kota dan desa, desa model, ini nanti akan diperbesar seluruh desa bisa melindungi anak. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat agar mampu lindungi anak. Di Babel juga dorong P2TP2- nya, basisnya layanan. Itu nanti ada rumah sakit, puskes, pendamping hukum, untuk rehab sosial," terangnya dalam pembukaan pelatihan fasilitator perlindungan anak yang terintegrasi berbasis masyarakat, Senin (9/5/2016) di Novotel Bangka Tengah.

Aparatur pemerintah, sambungnya, akan ditingkatkan kapasitas agar mampu menyusun anggaran yang responsif terhadap anak. "Kita harap satu kesatuan, seluruh SKPD, harus ikut bertanggungjawab dan berperan, demikian juga dengan polri dan sebagainya," ungkapnya.

Ia menyebutkan, kekerasan terhadap anak ibaratkan fenomena gunung es, dimana hanya terlihat sedikit di permukaan, tetapi sebetulnya banyak yang belum terungkap.

"30 persen anak mengalami kekerasan, psikis, seksual, atau sekitar 5 juta anak mengalami kekerasan, ini yang baru terlihat, masih banyak kasus yang belum terungkap tetapi terjadi pada anak, ini yang kita prihatinkan dan harus dicegah," tutupnya.