Pangkalpinang - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effend diwakili Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Ir Amrullah Harun MSi membuka resmi Dialog Anti Kriminalisasi yang diadakan oleh Gerakan Sadar Keadilan (GESA) Bangka Belitung di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang, Selasa (30/08/2016).

Dalam sambutannya, Gubernur mengungkapkan akhir-akhir ini semangat kebangsaan semakin penting untuk dibicarakan dan digelorakan kembali ditengah semakin memudarnya rasa kebangsaan masyarakat. Hal itu akibat dinamika perubahan sosial, politik dan hukum yang berkembang di setiap daerah dan berpotensi untuk ditunggangi isu-isu global, termasuk di Negeri Serumpun Sebalai.

Agar terhindar dari disorientasi dan disintegrasi bangsa, menurut Gubernur, diperlukan upaya pembinaan kebangsaan yang harus terus digalakkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif.

“Upaya pembinaan semangat kebangsaan harus terus digalakkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar terhindar dari disorientasi dan disintegrasi bangsa," kata Amrullah membacakan sambutan gubernur.

Melalui kegiatan ini Gubernur berharap agar semua pihak bersikap tanggap menyerap dan memahami berbagai persoalan yang timbul di masyarakat. Diantaranya dengan berperan aktif melaksanakan peran dan fungsi masing-masing sebagai komponen bangsa sehingga tercapai kehidupan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara itu dalam sambutan Ketua Gerakan Sadar Keadilan (GESA) Bangka Belitung, Finalia Arifin, SH dijelaskan bahwa GESA yang terdiri dari Organisasi Massa (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) merupakan suatu gerakan secara berjamaah yang secara bersama – sama secara sadar untuk menegakkan keadilan di bumi pertiwi khusunya juga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditambahkan Finalia, aksi kriminalisasi terhadap pejuang – pejuang bangsa sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka seperti yang dialami oleh H.O.S Cokroaminoto, Soekarno, K.H. Agus Salim, M. Hatta yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda waktu itu dan sekalipun Indonesia kini sudah merdeka namun aksi itu masih terjadi.

“GESA hadir untuk mengawal bahwa penegakan hukum yang ada di Bumi Serumpun Sebalai ini harus profesional, harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada ditengah –tengah masyarakat, maka bila ada suatu tindakan yang menciderai rasa keadilan itu, kami akan bersama sama mengajak yang hadir di sini dan di luar sana  berjuang di sadar keadilan, “ tegasnya.

Terkait tujuan dan latar belakang GESA yang baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2016 lalu, Faisal, SH, MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sebagai salah satu narasumber di acara tersebut menjelaskan bahwa GESA merupakan gerakan poros baru untuk menumbuhkan dan membumikan nalar keadilan, bagaimana memastikan bahwa jalannya proses penegakan hukum itu sesuai dengan nalar keadilan dan Gesa ini bisa menjadi semacam media kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum dan bukan bermaksud untuk menggurui penegakan hukum, justru hadirnya GESA ini memperkuat proses penegakan hukum.

“Di awal ini kami tampil, kami melihat bahwa penegakan hukum itu tidak bebas nilai ada ruang politisasi dan endingnya adalah kriminalisasi apalagi baru-baru ini kita mengetahui Haris Azhar yang mengungkap sindikasi narkoba BNN itu juga mengarah ke sana, “ ujar Faisal yang juga sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung.

Ditambahkan Faisal untuk tingkat lokal ada beberapa test case yang dilihat sebagai tindakan-tindakan subyektif yang dipahami tidak sesuai dengan koridor hukum secara profesional.

“Di tingkat lokal ada beberapa test case yang kami lihat tidak dijalankan secara obyektif dan kami khawatir orang yang berperilaku baik membangun daerah justru niat baiknya itu akan dihambat oleh tindakan-tindakan subyektif yang kami pahami itu tidak sesuai dengan koridor hukum secara profesional, “puskasnya.

“Jadi yang ingin kami sampaikan disini bahwa hadirnya GESA ini tidak akan mengurangi citra rasa penegakkan hukum, justru kami ingin bersama sama dengan pemerintah daerah dan penegak hukum ingin memperkuat penegakan hukum, “ tegasnya.

Kegiatan Dialog Anti Kriminalisasi mengusung tema “Runtuhnya Moralitas Dalam Penegakan Keadilan di Bumi Pertiwi' dengan judul Stop Kriminalisasi dan Politisasi di Bumi Serumpun Sebalai dihadiri oleh pejabat Pemprov, Kota Pangkalpinang, perwakilan dari Polda Kep. Babel dan peserta dari Ormas, OKP dan sejumlah mahasiswa di Bangka Belitung serta undangan lainnya.

Dalam dialog tersebut juga diundang sejumlah narasumber dari Jakarta dan Bangka Belitung antara lain Bahrain YLBHI, Maruli Tua Rajagukguk, Dr. (Cand) Faisal, SH, MH dan acara pembukaan ditutup dengan penandatangan Pakta Integritas dan Spanduk Stop Kriminalisasi dan Politisasi di Bumi Serumpun Sebalai oleh undangan dan peserta yang hadir sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan sadar keadilan. (RX)