PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) mengirimkan 100 (seratus) orang Pejabat Eksekutif dan Legislatif untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan pada 6 sampai dengan 12 Maret 2023 lalu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhamnas) Republik Indonesia.

Seminggu berlalu, Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti memberikan review terhadap pelatihan tersebut. Menurutnya, Pelatihan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan sangat penting bagi tataran Pejabat Eksekutif dan Legislatif.

"Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan sangat penting bagi para Pejabat Eksekutif dan Legislatif, dalam hal ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebab, pelatihan ini bertujuan untuk membangun karakter dan jati diri bangsa, membangun rasa, semangat dan jiwa kebangsaan (nasionalisme), membangun kesadaran terhadap sistem nasional dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Susanti yang ditemui di ruang kerjanya, BKPSDMD Provinsi Kepulauan bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (20/3/2023).

Dijelaskannya, pelatihan didasarkan pada nilai-nilai yang menjadi pondasi karakter sekaligus kekuatan bangsa dan negara Republik Indonesia.

“Semua hal ini bersumber dari empat konsensus dasar bangsa yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dengan rincian 14 (empat belas) Nilai Dasar dari masing-masing 4 konsensus yaitu Religius, Kekeluargaan, Keselarasan, Kerakyatan, Keadilan, Demokrasi, Kesamaan Derajat, Ketaatan Hukum, Kesatuan Wilayah, Persatuan Bangsa, Kemadirian, Toleransi, Keharmonisan, Gotong Royong,” jelasnya.

Mengutip dari babelprov.go.id, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhanas RI, Edi Sucipto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa guna meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Seperti terkait larangan ekspor balok timah maupun penambangan ilegal sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dimana upaya tersebut dilakukan agar komoditas timah mendapat nilai tambah melalui hilirisasi di dalam negeri. 

"Bapak-ibu berperan besar sebagai bagian dari eksekutif dan legislatif di Bangka Belitung untuk mengawal arahan presiden tersebut, dan hal itu tentunya bukanlah hal yang mudah," ujar Edi dalam sambutannya saat membuka pelatihan di Aula Dwiwarna, Gedung Pancagatra Lemhanas RI, Jakarta, Senin (6/3) lalu.

Oleh karena itu dalam kegiatan ini akan disamakan persepsi dan diberikan bekal pemahaman melalui nilai-nilai kebangsaan bahwa negara tidak akan mentolerir segala bentuk ancaman dalam pengelolaan sumber kekayaan alam yang bersifat strategis. Termasuk mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi ataupun golongan.

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaludin yang juga hadir saat itu mengatakan negara sebesar Indonesia dibangun dengan penuh perjuangan, sehingga dewasa ini semangat kebangsaan tidak boleh luntur, termasuk semangat dalam membangun Bangka Belitung. 

"Kita harus menterjemahkan bahwa jika daerah kita maju, maka negara juga kita akan maju pula," ujarnya. 

Namun tentunya, dalam memajukan daerah harus harus tetap senantiasa menjaga tegak dan kukuhnya NKRI. Misalnya, ia menceritakan bahwa sekitar dua minggu yang lalu dirinya menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Dalam forum tersebut, banyak daerah yang meminta skema pembagian dana bagi hasil antara pusat dan daerah bisa dikaji kembali dengan porsi yang lebih adil. 

"Termasuk terkait sumber daya alam, dimana pembagian royalti untuk daerah yang belum adil," ujarnya. 

Hal seperti ini, menurutnya harus disikapi dengan serius melalui semangat kebangsaan yang lebih tinggi, dimana pemerintah daerah ingin meningkatan kesejahteraan rakyatnya, namun harus tetap mengutamakan keutuhan NKRI. 

Selama 5 (lima) hari, para peserta mendapatkan materi tentang Perkembangan Lingkungan Stratejik, Kearifan Kepemimpinan di Bangka Belitung, Kepemimpinan Nasional, Implementasi Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila, studi kasus - Implementasi Nilai Demokrasi sebagai Penegak Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia, Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUN NRI 1945, Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Pemantapan Ruang Siber untuk Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Revolusi Mental, Pluralisme dalam Membangun Kepemimpinan dan terakhir adalah outbond.

Terakhir, Susanti berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Harapannya seluruh peserta dapat melakukan implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan dalam kehidupan  berbangsa dan bernegara serta dapat menjadi agen perubahan dalam pemantapan nilai-nila kebangsaan ini,” harapnya.

Para peserta adalah 94 (sembilan puluh empat) orang Eksekutif dan 6 (enam) orang legislatif.