Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel) melaksanakan acara Sumpah Jabatan dan Pelantikan Jabatan pertama pada masa new normal di 2 (dua) tempat berbeda sekaligus, yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung.

Kedua tempat terhubung melalui video conference dengan jumlah peserta sebanyak 208 (dua ratus delapan) orang di Ruang Pasir Padi, lantai 3 Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang dan 10 (sepuluh) orang di Aula Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pekerjaan Umum, Komplek Pemerintah Kabupaten Belitung.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah mengatakan bahwa adanya perampingan organisasi yang menjadi salah satu alasan pelantikan ini.

“Sumpah Jabatan dan Pelantikan Jabatan pada hari ini karena adanya perampingan 9 Biro menjadi 7 Biro,” kata Abdul Fatah saat memberikan sambutan Pelantikan, Jumat (26/6/2020).

Abdul Fatah juga mengatakan Pelantikan hari ini telah melalui proses yang matang.

“Terjadinya Pelantikan hari ini sudah melalui suatu proses yang panjang dari beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya juga sudah dilaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Kepala Biro Umum yang hari ini juga dilantik,” katanya.

Acara Sumpah Jabatan dan Pelantikan Jabatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti dengan mengenakan masker, menggunakan cairan pembersih tangan atau mencuci tangan sebelum memasuki ruangan acara dan menjaga jarak.

Seluruh peserta dibacakan nama dan jabatan barunya satu-persatu. Abdul Fatah menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi yang sangat penting bagi suatu pemerintahan.

“Dalam pelantikan dan pengukuhan ini tidak ada satu orangpun yang terlewatkan namanya. Ini membuktikan bahwa kita mengedepankan transparansi yang merupakan hal utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghindari maladministrasi”, jelasnya.

Selain itu, Abdul Fatah juga menerangkan bahwa Sumpah Jabatan dan Pelantikan Jabatan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

“Penataan ini merupakan awal penataan organisasi secara keseluruhan, sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI,” terangnya.