PANGKALPINANG – Muhammad Ali, S. Ip., LLM  dipercayakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Rustam Effendi menggantikan Arie Primajaya, SE., M. Si sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Pemprov Babel.

Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Struktural Eselon III ini, dilakukan oleh  Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Babel, Ir. Amrullah Harun, M. Si berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/267/BKD/2016 tanggal 28 Maret 2016, dan berlangsung ruang kerja Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Babel, Ir. Amrullah Harun, M. Si, Senin (28/3/2016).

Ali sebelumnya menduduki jabatan Kepala Bagian Usaha Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat DPP KORPRI Babel. Sementara Ari sendiri menggantikan posisi Ali sebelumnya yaitu sebagai Kepala Bagian Usaha Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat DPP KORPRI Babel.

Hadir sebagai saksi dalam acara ini, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Pemprov Babel, Drs. H. Sahirman, M.Si dan Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Babel, Hartono, SE.

Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Babel, Ir. Amrullah Harun, M. Si, mengatakan, pelantikan yang berlangsung ini, merupakan suatu bentuk dari sistem mekanisme birokrasi yang wajar.

“Rotasi yang ada merupakan bagian dari tuntutan, tantangan juga kebutuhan dalam jabatan internal pemerintah itu sendiri. Dimana lembaga pemerintah harus mampu memberikan respon yang cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi dinamikan masyarakat yang berkembang begitu cepat. Selain itu juga Gubernur berpesan dengan jabatan yang baru ini para pejabat struktural essleon III harus menunjukan prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi yang serta merta harus memberikan terobosan yang brilian bagi kemajuan daerah dengan mewujudkan berbagai progaram yang ada di skpd dalam waktu yang cepat dan tepat,” kutip Amrullah.

Pejabat struktural esselon III, lanjut dia, harus menjadi tauladan bagi bawahannya secara mental dan kinerja yang mana pada akhirnya akan mencerminkan kinerja pemerintah provinsi di mata masyarakat. “Oleh karena itu, supervisi dan pertimbangan kondisi riil terhadap pencapaian kinerja melalui berbagai program kerja yang ditetapkan menjadi acuan,” tutupnya.