PANGKAL PINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat Administrator dan pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Aula Tama Wiyata, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkal Pinang, Jumat (23/10/2026).
Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto mengatakan agar para pejabat yang dilantik selalu ingat bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.
Fery mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik sekaligus menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda seremonial dan administratif. Jabatan merupakan kepercayaan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, setiap pejabat dituntut memahami esensi kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian yang berorientasi pada kepentingan publik.
“Jabatan adalah alat pengabdian, bukan alat kekuasaan,” tegas Fery. Ia menekankan bahwa pejabat Administrator dan Pengawas menempati posisi strategis dalam menghubungkan kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan pelayanan teknis yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kesungguhan aparatur pada level tersebut turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Terdapat empat prinsip mendasar yang ditekankan kepada para pejabat, yakni integritas, profesionalisme, tanggung jawab, serta kinerja terbaik untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan berdaya. Dalam aspek integritas, para pejabat diminta menjaga sumpah jabatan, memegang teguh etika, dan menjauhi segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejujuran serta keberanian untuk bertindak sesuai kebenaran menjadi fondasi penting bagi birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat.
Pada aspek profesionalisme, Fery meminta para pejabat untuk terus meningkatkan kompetensi, memahami regulasi, menguasai tugas pokok dan fungsi, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Masyarakat yang semakin kritis membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Karena itu, birokrasi harus meninggalkan pola kerja yang berbelit-belit dan berorientasi pada kebiasaan semata, kemudian beralih pada pengambilan keputusan berbasis data dan kinerja.
“Jangan lagi terdengar pelayanan yang berbelit, lambat, dan mempersulit. Saya minta saudara untuk menjadi motor penggerak reformasi birokrasi di unit masing-masing,” ujar Fery. Para pejabat juga diminta menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi, bukan justru menambah hambatan, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Mengenai tanggung jawab kepemimpinan, Fery mengingatkan bahwa pejabat harus mampu membina bawahan, membangun budaya mentoring, dan memberikan arahan yang jelas. Kepemimpinan tidak cukup dijalankan melalui instruksi, tetapi harus diwujudkan dengan keteladanan, pembinaan, serta kemampuan memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Para pejabat juga dituntut berani mengambil keputusan secara terukur dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan demi kepentingan publik.
Seluruh prinsip tersebut, menurut Fery, harus bermuara pada pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata. Pemerintah tidak hanya bertugas menyelesaikan urusan administratif, tetapi juga harus menghadirkan pelayanan yang memudahkan masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kearifan lokal Serumpun Sebalai. Orientasi pelayanan harus menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan program dan kebijakan.
“Saya ingin setiap pejabat yang dilantik hari ini berkomitmen untuk menjaga dan menjalankan amanat jabatan ini dengan kinerja terbaik, dengan semangat melayani, bukan dilayani,” tegasnya. Ia menambahkan, pelayanan yang semakin baik berarti lebih cepat, ramah, transparan, dan bebas pungutan liar, sedangkan pelayanan yang semakin berdaya harus mampu memberikan manfaat lebih luas bagi kehidupan masyarakat.
Untuk mempercepat pelaksanaan tugas di tempat kerja yang baru, Fery meminta para pejabat segera melakukan konsolidasi internal, melaksanakan serah terima dengan baik, mempelajari persoalan yang ada, dan menyusun langkah-langkah percepatan. Kekompakan serta kolaborasi antarperangkat daerah juga perlu diperkuat dengan menghindari ego sektoral. Seluruh aparatur, menurutnya, merupakan bagian dari satu tim besar yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Fery turut menyampaikan duka cita atas bencana kebakaran hutan dan lahan yang kembali menguji masyarakat Bangka Belitung. Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, ia mengajak seluruh pihak mendoakan masyarakat terdampak agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan pemulihan yang cepat. Pesan tersebut menegaskan pentingnya kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat, terutama ketika menghadapi bencana.
Menutup sambutannya, Fery menyampaikan keyakinan bahwa para pejabat yang dilantik mampu menjalankan amanah dan memberikan kontribusi positif bagi daerah. “Bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan integritas, dan niatkan setiap tugas sebagai ibadah,”pesannya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, sehingga kehadiran pemerintah semakin dirasakan melalui pelayanan publik yang berkualitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
10 pejabat yang dilantik merupakan Pejabat Administrator. Bertindak selaku saksi, yakni Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Harpin dan Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dora Wardani. Pelantikan juga dihadiri jajaran BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta para undangan.
