Pangkalpinang - Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pertama kalinya menggelar Musyawarah Pimpinan (Muspim) di tahun 2026, di Ruang Romodong, lantai 1 Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Selasa (20/1/2026).
Sebelum pembahasan, Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darlan selaku Sekretaris dan Wakil Ketua IV DP Korpri memaparkan tiga materi Muspim, yakni Penyampaian Laporan Keuangan Dana Iuran Anggota Korpri Tahun 2025, Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Korpri Tahun 2025, dan Pembahasan Program/Kegiatan Korpri Tahun 2026.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmin selaku Ketua Bidang Usaha Kesejahteraan DP Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemimpin Muspim mengajak para anggota DP Korpri untuk memikirkan upaya transparansi pengelolaan keuangan Korpri dan melakukan upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan bagi anggota.
"Bukti keuangan harus ada pengawasan sebagai legitimasi sampai keseluruhan proses clear. Tidak hanya dari yang membuat dan melaporkan laporan keuangan itu saja, tapi ada yang menyatakan bahwa proses itu sudah clear," ucap Tarmin.
Pengawasan pengelolaan keuangan Korpri dibutuhkan sebagaimana mestinya agar pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan juga terkonfirmasi dan terjamin kejelasannya.
"Korpri berjalan sebagai organisasi yang profesional. Untuk itu pengawasan ini sangat krusial karena kita mengelola uang anggota. Hal ini juga kita lakukan, agar kedepan citra Korpri semakin lebih baik dan semakin dipercaya oleh para anggota," lanjutnya.
Tarmin juga mengajak para anggota untuk membuat upaya dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan dana Korpri bagi anggota karena menurutnya organisasi yang memegang amanah para Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dapat menjadi bagian dari harapan bagi para ASN.
"Coba kita pikirkan bagaimana Korpri ini dapat membantu mengurangi beban anggota. Katakan ada kebutuhan mendesak yang di luar dari kemampuan, agar tidak melulu lari ke bank. Ini akan menjadi alternatif yang bijak bagi para ASN. Tinggal dirancang seperti apa mekanismenya, sifatnya manusiawi, dan tidak merusak keuangan Korpri," tambahnya.
Upaya-upaya ini dinilai dapat merubah wajah Korpri dan tak sekadar menjadi tempat menyimpan iuran Korpri semata, melainkan sebagai rumah yang mengayomi bagi masyarakat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Semakin baik pengelolaan dan peningkatan manfaatnya, maka akan semakin berkembang juga organisasi ini. Peran organisasi harus dapat meringankan beban anggota. Tidak menutup kemungkinan kedepan dana Korpri ini juga bisa dikembangkan untuk usaha bersama dan jadi pemasukan, Jadi tidak hanya mengandalkan iuran semata dengan pengeluaran yang sudah jelas," ujarnya.
Sejumlah masukan dan gagasan juga disampaikan para anggota DP, seperti perlu adanya data jenis penyakit yang sering atau kebanyakan diderita oleh anggota Korpri agar Korpri sebagai organisasi bukan lagi peduli tapi juga mencari solusi yang jauh lebih bermanfaat baik bagi diri dan keluarga anggota, serta Perangkat daerah tempat yang bersangkutan bekerja; kelanjutan tindak lanjut Koperasi Korpri yang sudah berbadan hukum dan Korpri Mart yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menyediakan kebutuhan ASN, seperti atribut pakaian dinas; pentingnya data pemasukan iuran Korpri dari setiap Perangkat Daerah yang dinilai fluktuatif dan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan Korpri sebagai bukti pertanggungjawaban dan sebagai pengetahuan bagi para anggota tentang arah penggunaan dana Korpri; dan perlu dibuatkan ruang untuk mengakomodir saran dan masukan bagi para anggota untuk menanamkan rasa kebersamaan antara anggota dan DP Korpri.
