BKD BABEL– Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah harus konsisten, dengan memperbaiki pelayanan yang ada serta memberikan inovasi. 

"Kami senang adanya laporan pengaduan.Artinya,ada  feedback bagi kami untuk memperbaiki fungsi layanan.Kalau gak ada feedback bekerja gak tau mana yang lemah, karena tak sampai pada respon pengaduan," ungkap Plt Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dr. Ir. Yuswandi, MA., M.Sc, saat membuka Lokakarya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), di Hotel Santikan Bangka Jalan KobaRabu (14/12/2016).

Untuk itu, nantinya akan ada perbaikan pelayanan kepada masyarakat, dengan ritme kerja yang sudah ditetapkan dan sesuai standar."Ritme kerja dari A-Z ada, kemudian jika nanti yang dipermasalahkan di bagian M misalnya, itu yang harus kita lakukan," ujarnya.

Yuswandi menambahkan, keterbukaan informasi publik saat ini, sudah sangat transparan, sehingga masyarakat bisa dengan leluasa menyampaikan keluhan dan mendapatkan informasi yang berhak diketahui. "Yang terpenting kita  jaga networking dengan yang lain, bagaimana mengelola pengaduan layanan publik dengan baik," tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Pengembangan Kapasitas dan Sistem Pelayanan Publik Bidang Pencegahan Ombudsman RIn Patnuaji Agus Indrarto dalam kesempatan sama, memintaPemerintah Provinsi (Pemprov)  Babel maupun pemerintahan di kabupaten/kota tidak alergi terhadap pengaduan yang masuk ke Ombudsman  menyoroti kinerja dan pelayanan pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, pemerintah harus betul-betul berbenah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar dapat meminimalisir pengaduan dan masyarakat merasa nyaman, puas terhadap layanan yang diberikan.

"Harusnya sebagaimana nawacita Presiden, perlu benar-benar membuat masyarakat merasa pemerintah itu hadir.Ketika kita mau meningkatkan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan itu hal yang mutlak.Harusnya pemerintah tak lagi alergi terhadap pengaduan masyarakat," tegasnya.

Diakuinya, secara nasional, pengaduan yang masuk kei Ombudsman mengalami peningkatan 20 persen setiap tahun, hal ini menandai jika masyarakat masih merasa tidak puas akan layanan pemerintah tersebut. "Pemerintah harus cepat meningkatkan kualitas SDM bagaimana kelola pengaduan masyarakat dengan baik," saranPatnuaji.