BKPSDMD BABEL, PANGKALPINANG - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan di ruang kerja Kepala Badan, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Selasa (8/7/2025).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Meilinda mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat ramah dari tim BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang sudah menerima kami diantara kesibukannya hari ini,” ucap Meilinda.

Diakui Meilinda, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang bersih.

“Kami ke sini lewat jalan darat. Walaupun perjalanan di kapalnya membosankan tapi begitu sampai ke Pulau Bangka, saya melihat jalanannya bersih,” sambungnya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hendra Gunawan mengakui bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi termuda di wilayah Sumatera yang memiliki berbagai daya tarik.

"Kami melihat kenapa daerah lain banyak yang berkunjung ke Bangka Belitung. Kunjungan kamipun juga bermaksud ingin menanyakan beberapa hal. Saya senang bertemu dengan orang-orang muda yang semangat dan terus berkembang. Bangka Belitung ini kalau dalam keluarga bisa dikatakan sebagai adik atau anak," kata Hendra.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anwar Al Syadat turut menyampaikan maksud kunjungan kerja ini untuk mempelajari sistem kinerja, akreditasi dan manajemen pegawai.

"Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sudah seperti saudara kandung. Kami ingin tahu bagaimana implementasi kinerja pegawai di sini, bagaimana penempatan pegawainya atau penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan pendidikannya, penempatan pegawai yang tidak tepat, bagaimana mengantisipasi kekurangan atau kekosongan pegawai dan akreditasinya apa saja," kata Anwar.

Mewakili Plt. Kepala Badan, Kepala Bidang MPPKA, Rusdianto menjelaskan, sebagai salah satu provinsi yang tergolong muda, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengimplementasikan sistem kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.

"Untuk prestasi beberapa kategori bidang kepegawaian, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang sedikit lebih di atas Provinsi Sumatera Selatan, karena jumlah ASN kami sedikit. Jadi pengaplikasiannya juga lebih cepat merata. Saat ini kami juga menggunakan presensi yang fleksibel dengan berpatokan pada total jumlah jam kerja. Selain itu, tugas yang dikerjakan juga harus dimasukkan dalam aplikasi setiap hari dan dikoreksi oleh atasan langsung, sesuai dengan namanya Catatan Harian Kinerja Pegawai (CKHP)," jelas Rusdianto.

Disamping pengelolaan pegawai, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyediakan fasilitas untuk disewakan dengan retribusi.

"Kantor kami memiliki sarana dan prasarana yang lumayan lengkap. Kami juga menyewakan asrama dan gedung pertemuan dengan retribusi. Harganya murah meriah, bisa digunakan untuk berbagai acara," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Mantan Bupati Musi Rawas ini beranggapan banyak yang bisa dipelajari dari perkembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini.

"Walaupun dia anak, tapi banyak yang sudah bisa kita pelajari. Dengan jumlahnya yang sedikit, jadi lebih mudah mengimplementasikan sistem. Kalau ini berhasil, artinya ini sistem ini juga akan berhasil untuk jumlah ASN yang banyak, seperti CKHP dan Sistem Merit," balas Hendra.

Kemudian, Kepala Bidang PSDM, Fery Hardianto menjelaskan bahwa fasilitas dan sarpras yang ada sangat mendukung berbagai status akreditasi yang telah dimiliki BKPSDMD.

"Sebelumnya kami hampir jadi melaksanakan PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) II, tapi terkendala efisiensi. Namun untuk itu, asrama juga sudah kami sulap seperti kamar hotel bintang 3. Akreditasi pelatihan, saat ini kami memiliki Akreditasi A untuk PBJ, Akreditasi A untuk PKA, Akreditasi B untuk PKP, Akreditasi B untuk Pelatihan Dasar CPNS, Akreditasi Bintang 1 Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Akreditasi Kategori B sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi di Bidang Teknis Penanggulangan Bencana, dan kami juga menyelenggarakan pelatihan teknis lainnya," jelas Fery.

Tidak hanya itu, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyelenggarakan orientasi dan bimtek untuk para anggota DPRD wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara terkait manajemen ASN, Kepala Bidang PPIKK, Satriyo menjelaskan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya maksimal dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan sebagaimana mestinya.

"Sejauh ini kami berusaha berjalan sesuai dengan koridor amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, berbasis Sistem Merit yang fair dan wajar sesuai dengan aturan yang berlaku. Hingga saat ini sudah 5.900 pegawai yang sudah dilakukan pemetaan kompetensinya sejak 3 tahun lalu dan ini valid. Untuk penyelesaian tenaga non ASN, kami duduk bersama dengan instansi terkait untuk menyelesaikannya sesuai dengan kebijakan yang ada," tutur Satriyo.