Provinsi Kepulauan Bangka Belitung : Menuju Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK BLUD)

Salah satu rekan pernah mengajak diskusi dengan saya mengenai kemungkinan penerapan Pengelolaan Keuangan ala BLUD pada Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah di bidang Kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas atau UPTD kesehatan lain. Pertanyaan awal yang diajukan adalah apakah hal tersebut bisa diterapkan ?

APA ITU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) ?

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (bab 1 pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah).

BLUD dibentuk sebagai salah satu perwujudan paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara yakni :

- UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tulisan ini tidak membahas BLUD secara makro karena telah banyak dibahas di berbagai tulisan namun fokus pada potensi penerapan BLUD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PERGESERAN PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK MENURUT KONSEP NPM

Pergeseran Administrasi Publik pada beberapa waktu ini ditandai dengan adanya pergeseran paradigma yang bermula dari Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) dan New Public Services (NPS) (Denhart and Denhart : 2003).

Konsep NPM merupakan isu penting dalam reformasi pelayanan publik karena telah meletakkan pengukuran kinerja sebagai salah satu prinsip NPM.

NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik birokrasi pemerintah (eJournal Administrative Reform,  2014, 2 (4): 2422-2432 : Cathas Teguh Prakoso). Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender dan privatisasi perusahaan publik.

Ada 5 prinsip penting dalam penerapan NPM (Vigoda dalam Fadel Muhammad : 2008) :

  1. sistem desentralisasi, yang dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat sebagai penerima layanan;
  2. privatisasi, yang dimaksudkan untuk mengalokasikan barang dan jasa publik ke sektor privat;
  3. downsizing, dengan melakukan pengurangan dan penyederhanaan jumlah serta ruang lingkup organisasi dan struktur pemerintahan;
  4. debirokratisasi, yaitu dengan melakukan restrukturisasi birokrasi pemerintahan yang akan lebih menekankan kepada hasil daripada proses, dan manajerialisme, yang merupakan pengadopsian cara kerja swasta pada organisasi pemerintahan.

Antitesis berikutnya adalah konsep NPS (New Public Service) yang berdasarkan ciri (Modul Pasca Sarjana UT Pemerintah Daerah ,Eko Prasodjo :2014) :

  1. Melayani warga masyarakat, bukan pelanggan (serve citizen, not customers)
  2. Mengutamakan kepentingan public (seek the public interest)
  3. Lebih menghargai kewargaan daripada kewirausahaan (value citizenship over entrepreunership),
  4. Berpikir strategis, dan bertindak demokratis (think strategically, act democratically),
  5. Mengakui bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (recognize that accountability is not simple),
  6. Melayani daripada mengendalikan (serve rather than steer),
  7. Menghargai orang, bukanlah produktivitas semata (value people, not just productivity)

BLUD : GABUNGAN KONSEP NPM DAN NPS

Apabila dilihat dari paradigma perkembangan NPM dan NPS maka BLUD berada pada kondisi ambivalensi; satu sisi mengadopsi prinsip NPM namun di sisi lain mempunyai motif untuk meningkatkan pelayanan publik yang identik dengan tujuan NPS.

Beberapa hal yang diadopsi oleh BLUD dari NPM :

1. Manajemen keuangan ditujukan untuk memangkas in-efisiensi

2. BLUD legal untuk memungut imbalan jasa karena publik dianggap sebagai customer.

3. BLUD mempunyai karakter enterprising government (UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 69 ayat 6) sehingga pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD.

Beberapa hal yang diadopsi oleh BLUD dari prinsip NPS :

1. BLUD tidak berorientasi semata untuk keuntungan seperti halnya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

2. BLUD tidak boleh menolak dan diskriminatif terhadap masyarakat dalam memberi pelayanan

 

POTENSI PENERAPAN BLUD PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Potensi yang akan disampaikan oleh penulis sebagian telah dipraktekkan oleh beberapa daerah sedangkan ada beberapa yang merupakan opini pribadi penulis :

PENUTUP

Potensi penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sangat besar manfaatnya apabila diterapkan secara benar. Dibutuhkan usaha dan kerja keras serta kesamaan pandangan mengenai penerapan BLUD di Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

 

*) ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**) Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka Pangkalpinang Program Studi Administrasi Publik

 

Daftar Pustaka :

UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

PP Nomor 23 tahun 2005 jo. PP Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Jurnal Administrasi, Eksistensi BLU Ditinjau dalam Perspektif New Institutional dan Principal Agent Theory,Cathas Teguh Prakosa ; 2014

Penulis: 
Tri Putranto Vindi Kusuma, SKM - RSJ
Sumber: 
BKPSDMD

Artikel

18/07/2017 | Abdul Sani, S.Pd.I - Widyaiswara Muda pada BKPSDMD Babel
09/05/2017 | Fitra Hartini, SE - Calon Peneliti Bappelitbangda Prov. Kep.
18/12/2017 | Wawan Setiawan, S.Si - Pranata Komputer Muda BKPSDMD
04/07/2017 | Herru Hardiyansah, S.Kom - Prakom Muda pada BKPSDMD