Pelayanan Publik ASN Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Miskin)

Pada prinsip dasar pelayanan publik untuk mengoptimalkan service delivery system yang  memberikan ruang kepada masyarakat kurang mampu menikmati hasil-hasil pembangunan di seluruh sektor. Pendekatan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan diarahkan pada sektor-sektor kunci (pertanian, kelautan perikanan, perkebunan) dan wilayah-wilayah kantong kemiskinan (perdesaan, pesisir, daerah sekitar hutan, dan daerah terpencil), termasuk kemiskinan di wilayah perkotaan. Pelibatan multisektor mutlak dilakukan dengan menerapkan indikator, sasaran, dan target kunci yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan menjadi instrumen penilaian performance pemerintah.

Ini sejalan dengan cakupan SDGs yang telah disepakati meliputi  17 tujuan (berkembang dari 8 tujuan MDGs) dengan target utama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensi dengan memperhitungkan akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal  untuk pembangunan yang inklusif.

Penanganan isu kesenjangan bukan lagi sebagai “mainstream” yang terpisah, namun dimasukkan sebagai “instrumen key performance indicator (KPI)” dari seluruh penyelenggara dan lembaga negara, terutama yang terkait langsung dengan isu kemiskinan, ketertinggalan, dan ketimpangan. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan yaitu Pengurangan Beban Penduduk Miskin dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kurang Mampu (40% terbawah).

Menurut data penduduk miskin by name by address melalui Basis Data Terpadu (BDT) 2015 yang diolah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan status kesejahteraan sampai dengan 10% terendah (Desil 1) berjumlah 14.798 KK dengan jumlah individu 68.974 jiwa, Desil 2 adalah rumah tangga/individu dengan status kesejahteraan antara 11-20% terendah dengan jumlah 24.216 KK dengan jumlah individu 81.049 jiwa, Desil 3 rumah tangga/individu dengan status kesejahteraan antara 21-30% terendah dengan jumlah 21.611 KK dan 62.431 jiwa, sedangkan Desil 4 adalah rumah tangga/individu dengan status kesejahteraan antara 31-40% terendah dengan jumlah 4.965 KK dan 12.823 jiwa.

Dengan adanya data by name by address sebagai modal awal untuk perencanaan penanggulangan kemiskinan yang efektif, efisien dan tepat sasaran yang akhirnya bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pemerintah pusat maupun daerah sudah harus memikirkan masyarakat miskin mempunyai sumber pendapatan yang berkelanjutan yang bertujuan agar (1) masyarakat miskin memiliki pekerjaan dan (2) masyarakat miskin berwirausahaan/bekerja mandiri.

Masyarakat Miskin Memiliki Pekerjaan, yang perlu dilakukan dengan memberikan keterampilan (memperoleh pendampingan dan pelatihan yang dibutuhkan)  serta bermitra dengan pengusaha lokal agar menggunakan tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin (jasa ketenagakerjaan lokal yang terpercaya).

Dalam pemberdayaan masyarakat ada para pekerja sosial, dimana pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial. Pekerja sosial ini adalah orang yang diharapkan mampu untuk mendampingi masyarakat miskin. Masyarakat miskin merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dirinya maupun hambatan eksternal dari luar dirinya. Pendamping sosial kemudian dianggap sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin tersebut. Harapan besar kepada pekerja sosial ini adalah dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin sehingga  terbebas dari lingkaran kemiskinan.

Masyarakat (miskin) berwirausaha/bekerja mandiri, dengan memberikan keterampilan berwirausahaan (pelatihan yang dibutuhkan dan pendampingan usaha minimal 2 tahun), mempermudah dan memberikan akses modal serta membuka akses pasar input/output ( tersedianya infrastruktur yang sesuai kebutuhan dan informasi potensi usaha).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program-program unggulan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kiranya dapat menjawab bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (miskin) dengan salah satu program unggulannya yaitu penyediaan lapangan pekerjaan secara masif (BABEL SEJAHTERA) yang dibekali SDM yang siap berdaya saing dan berkualitas yang bertujuan mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama sasarannnya masyarakat/individu miskin. Selain itu juga program unggulan lainnya yaitu  Program Pemberdayaan dan Integrasi UMKM Secara Online (BABEL MANDIRI) diharapkan dapat memberikan akses-akses modal bagi masyarakat terutama masyarakat/individu miskin agar bisa berwirausaha/bekerja mandiri yang tentunya perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Oleh karena itu untuk mengatasi kemiskinan harus menjalankan pendekatan dengan pemahaman mengenai kompleksitas permasalahan kemiskinan dan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya serta pengenalan sumber daya atau kekuatan yang dapat dikerahkan dan disinergikan dalam mengatasi kemiskinan secara lebih kompehensif dan berkelanjutan.

Penulis: 
Lely Idayah, S.Sos - Perencana Pertama Bappelitbangda
Sumber: 
BKPSDMD

Artikel

18/12/2017 | Wawan Setiawan, S.Si - Pranata Komputer Muda BKPSDMD
04/07/2017 | Herru Hardiyansah, S.Kom - Prakom Muda pada BKPSDMD
18/07/2017 | Abdul Sani, S.Pd.I - Widyaiswara Muda pada BKPSDMD Babel
09/05/2017 | Fitra Hartini, SE - Calon Peneliti Bappelitbangda Prov. Kep.